Jakarta, Kompas – Pemerintah siap dengan program penukaran selang dan regulator elpiji 3 kilogram yang lama dengan produk bersertifikat SNI. Dengan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah, masyarakat bisa membeli selang dengan harga Rp 15.000 dan regulator Rp 20.000.
Di pasaran, harga selang elpiji bisa mencapai Rp 70.000. Masa pakai selang dan regulator secara teknis satu tahun.
Dibebaskannya masyarakat dari membayar Pajak Pertambahan Nilai, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh di Jakarta, Kamis (8/7), adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk mengganti aksesori elpiji 3 kilogram, khususnya selang dan regulator.
”Ini bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghargai dukungan masyarakat pada program konversi minyak tanah ke elpiji,” ujar dia.
Masyarakat harus siap dengan cara hidup baru, dari memasak menggunakan minyak tanah kini memakai elpiji. ”Sebelumnya minyak tanahnya kelihatan, kayu bakar juga kelihatan, kalau gas yang terlihat tabungnya, gasnya tidak kelihatan, tetapi ada aroma yang menyengat. Saya ingin mengingatkan masyarakat, mari menyesuaikan dengan cara hidup dan cara memasak yang baru ini,” kata Darwin.
Darwin mengingatkan, penggantian aksesori elpiji, khususnya selang, harus dilakukan tiap penggunaan satu tahun. Pemerintah masih mengkaji apakah akan memberikan bantuan seperti yang dilakukan sekarang pada tahun depan.
”Yang jelas, subsidi pemerintah dalam bentuk langsung kepada kaum tidak mampu akan terus dilakukan. Tinggal ragamnya kita pilih nanti. Ragamnya adalah kesehatan, pendidikan. Kementerian ESDM dan kementerian lain sedang memperjuangkan subsidi terkait energi,” kata Darwin.
Terkait tata niaga, pemerintah akan memperbaiki aktivitas jual-beli elpiji 3 kilogram, tabung dan perlengkapan elpiji lainnya. Paket perdana konversi yang disalurkan 44,8 juta paket.
”Bagaimana rakyat menjadi lebih aman. Kalau sebelumnya tim pendampingan membuat distribusi yang tepat sasaran, sekarang tim pendampingan membantu cara penggunaan yang aman,” ujar Menteri ESDM.
Introspeksi
Secara terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar insiden ledakan elpiji membuat pemerintah, PT Pertamina, industri, dan masyarakat introspeksi dengan melakukan perbaikan.
Program konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kalla menjelaskan alasan kenapa program konversi energi ini tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Ini karena pada tahun 2005 subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 150 triliun. Untuk minyak tanah yang kebutuhan nasionalnya mencapai 10 juta kiloliter, pemerintah harus menyubsidi Rp 50 triliun.
Menurut Kalla, jika dibandingkan dengan subsidi antara minyak tanah dan elpiji, program konversi ini mampu memberikan kontribusi penghematan sekitar Rp 40 triliun.
Adapun untuk masyarakat, kata Kalla, dengan mengalihkan penggunaan minyak tanah ke elpiji 3 kilogram, masyarakat setiap minggu bisa menghemat Rp 7.500.
”Dalam sebulan bisa menghemat Rp 30.000. Semestinya dalam setahun masyarakat bisa hemat Rp 360.000 sehingga bisa beli selang yang baru,” ujar mantan Wapres Jusuf Kalla.
Jika program konversi tidak dijalankan, Kalla mengaku, tidak dapat membayangkan apa yang bakal dihadapi saat harga minyak di pasar dunia melambung hingga mencapai 140 dollar AS per barrel.
”Pembengkakan subsidi BBM tentu sudah bisa membuat kita kolaps,” kata Kalla.
Karena itu, menurut Kalla, penghematan yang telah diperoleh pemerintah semestinya bisa dikembalikan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai perbaikan.
Perbaikan yang dimaksudkan adalah proses sosialisasi tentang produk maupun cara pemakaian kompor gas serta pengawasan produksi kompor dan tabungnya. Misalnya, menyosialisasikan masa pakai tabung gas yang hanya lima tahun dan selang gas hanya satu tahun.
Kalla menegaskan, sewaktu konversi energi ini dimulai, pihaknya mengawasi betul kekuatan tabung gas, termasuk besarnya tekanan gas. Kekuatan tekanan bahkan ditingkatkan menjadi empat kali lipat.
Setiap ledakan kompor gas memang tidak ada bukti serpihan tabung gas. Namun, lanjut Kalla, Pertamina diminta mengontrol kembali tabung gas, baik kapasitas 3 kilogram maupun 12 kilogram.
Menurut Kalla, hingga kini program konversi telah mendistribusikan sekitar 44 juta paket berupa kompor, komponen, dan tabung gas.
Kalla mengatakan, dari 44 juta paket dibutuhkan sekitar 60 juta tabung gas ukuran 3 kilogram. Sementara tabung gas ukuran 12 kilogram yang beredar mencapai 7 juta tabung.
”Jadi, ledakan itu semata-mata bukan akibat konversi energi. Masyarakat juga harus aware terhadap produk yang dibagikan secara gratis itu,” kata Kalla.
Program konversi ini sudah berlangsung setidaknya di Jabodetabek selama tiga tahun. Karena itu, tabung gas yang masa pakainya hanya lima tahun semestinya diawasi kondisi fisiknya secara ketat oleh Pertamina.
