SEMARANG—Ribuan petani dan pedagang tembakau di sentra produksi Jawa Tengah mengancam tidak akan membayar pajak jika para bupati dan DPRD tidak memberikan dukungan kepada mereka untuk menolak RPP Tembakau yang dinilai merugikan mereka.
Selain itu, mereka juga mengancam tidak bersedia ikut meramaikan pesta demokrasi alias memilih menjadi golput pada pemilu atau pilkada.
Ketua Paguyuban Petani dan Pedagang Tembakau Muntilan (P3TM) Hermawan mengatakan langkah ribuan petani untuk tidak membayar pajak dan memboikot pemilu—termasuk pilkada itu guna mencari dukungan dalam melawan kebijakan pemerintah yang melarang produk rokok kretek.
Seperti diketahui, larangan produk rokok kretek tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau dan Industri Hasil Tembakau atau disingkat RPP Tembakau.
Sentra produksi tembakau di Jateng mencakup Kabupaten Temanggung (terbesar), Magelang, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Kendal dan Grobogan dengan jumlah petani yang mampu menghasilkan ribuan ton bahan baku rokok itu mencapai jutaan orang.
“Jika para bupati dan DPRD di sentra produksi tembakau tidak mendukung, kami akan memilih menjadi golput dan juga tidak akan membayar pajak,” ujarnya di Semarang, Kamis (28/6).
Sekretaris Gerakan Masyarakat Tani Tembakau Indonesia (Gemati) Kabupaten Magelang Goenadi Yusuf menuturkan sumbangan para petani tembakau dalam pembangunan ekonomi sangat besar.
Bupati Wonosobo Kholiq Arif di hadapan ribuan petani beberapa waktu dengan tegas menolak RPP Tembakau. Pejabat daerah itu berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat yang selama ini hidup dari hasil pertanian tembakau.
