Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku, proyek mobil hybrid baru sekedar diskusi. Rapat resminya dijadwalkan bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
“Jadi sebetulnya kami akan membuat program itu, khususnya mencari kendaraan yang bisa mengusung tema mengurangi emisi karbon. Jadi temanya itu mencari sistem mesin cycle yang bisa mengusrangi emisi karbon. Supaya environment friendly kan,” ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (16/5).
Bekas Ketua Kadin ini menambahkan, nantinya spec (spesifikasi) mobil hybrid bisa electric car, hybrid, advance diesel technology dan bio diesel. Menurutnya, mobil hybrid ini bukan hanya dari Toyota atau Jepang saja, tapi juga dari Eropa.
“Toh nanti kita ngeluarin aturan karena kita butuh sistem itu. Karena kita mau mengadopsi itu, tentu kita akan membuka kepada semua, jadi tidak diskriminatif,” jelasnya.
Hidayat mengakui, Toyota paling siap memproduksi mobil hybrid. Apalagi perusahaan ini mampu memproduksi dengan angka penghematan sekitar 30 kilometer (km) per liter. Namun, harga yang dikenakan kepada mobil jenis hybrid ini nantinya bisa dikategorikan mahal. Karena mobil tersebut menggunakan dua sistem, baterai, listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, pihak Toyota meminta kemudahan impor sekaligus memperkenalkan ke masyarakat mobil hybrid seperti apa, dan itu jadi test market.
“Saya sih maunya (test market) setahun, tapi dia (Toyota) mintanya 2 tahun, jadi belum ketemu. Setelah itu masuklah ke sistem CKD (completely knock down), kalau sistem CKD jadi assembling di sini,” terangnya.
“Baru tahap berikutnya adalah manufacturing dan localisasion. Nah, untuk CKD saja saya juga bicara persentase komponen dan kalau dia impor sebagai test market tadi dia minta fasilitas apa saja, kita sedang bicara itu,” imbuh Menperin.
Dia menjelaskan, insentif yang diminta Toyota yaitu luxury tax atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM), impor duty. Namun, berapa besaran insentifnya belum bisa dijelaskan. Nanti akan dihitung bersama Menteri Keuangan.
“Lebih bagus secepatnya proses CKD, lalu manufacturing atau berproduksi di Indonesia itu bisa segera. Diperkirakan 2-3 tahun baru bisa full lokalisasi. Karena ada proses juga di CKD.”
Ditanya soal Low Cos Green Car (LCGC), dia menyatakan segmennya berbeda karena harganya Rp 100 juta ke bawah.
“Tapi kalau bicara Prius itu kan harganya Rp 600 jutaan. Kalau dia dikasih insentif supaya harganya sedikit tinggi dari mobil non hybrid itu sekitar Rp 450 jutaan. Jadi saya masih dalam wacana, tapi pemerintah mengharapkan sistem itu berjalan dan tidak hanya dari Toyota, kita membuka kepada siapa saja,” tandas menteri dari Golkar itu.
