JAKARTA. Seharusnya, pemerintah sudah memberlakukan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mulai April 2010 lalu. Namun, hingga kini penerapannya masih terkatung-katung. Menurut aturan tersebut. Pemerintah akan menerapkan secara progresif tarif PPnBM motor impor di atas 250cc dari 75% jadi 200%.
Ketidakpastian pemberlakuan PPnBM itu membuat sejumlah agen tunggal pemegang merek (ATPM) menunda rencana mereka mendatangkan sepeda motor gede keluaran terbaru. Sebagian besar diantara mereka wait and see sebelum mengedarkannya di pasar dalam negeri.
PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI), misalnya. Meski sejak awal 2010 sudah santer terdengar kabar KMI akan mendatangkan motor sport dengan kapasitas 598cc bernama ZX6R, hingga kini niat tersebut belum terealisasi.
"Kami masih mengurus proses perizinan untuk memasukkan kendaraan tersebut ke Indonesia, sekaligus berhitung soal kemungkinan penerapan PPnBM,"kata Freddyanto Basuki, Manager Marketing and Research Development PT KMI.
Tunggu kepastian
Berdasarkan perhitungan KMI, dengan PPnBM saat ini yang dipatok 75%, motor sport tersebut bakal dipasarkan dengan harga sekitar Rp 250 juta per unit. Nah, jika PPnBM naik jadi 200%, maka harganya akan lebih mahal lagi.
Jika saja sudah ada kepastian besaran PPnBM, Agustus 2010 nanti, KMI akan memasarkan produk yang kini mulai dipamerkan di area Pekan Raya Jakarta tersebut.
Tak hanya PT KMI yang bersikap menunggu, PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (PT YMKI) pun mengambil langkah sama. ATPM asal Jepang ini punya motor sport FZ8 dengan kapasitas mesin 800cc yang hingga kini belum juga beredar di Indonesia.
Dengan kapasitas mesin sebesar itu, sudah dapat dipastikan motor sport 4 silinder tersebut juga akan kena PPnBM. "Makanya untuk sementara kami masih pameran dulu CBU-nya, meski belum ada kepastian akan dipasarkan di Indonesia,"kata Irfan Sandi Kusuma, Staf Divisi Promosi PT YMKI.
Para ATPM tersebut sesungguhnya optimis dengan penjualan motor-motor sport bermesin besar tersebut. "Besaran mesin sangat cocok untuk kondisi jalanan di Indonesia, khususnya bagi segmen yang gemar melakukan touring antar provinsi,"cetus Freddyanto.
Sayang, tingginya pajak dan ketidakpastian penerapannya membuat ATPM memilih menahan diri.