Hal ini disampaikan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Poldasu Kombes Pol I Wayan Sunartha pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Sumut di Ruang Komisi C, Kamis (12/11).
Menurut Kombes Pol I Wayan Sunartha pemutihan PKB sama sekali tidak meningkatkan PAD malah membuat pengendara bermotor malas membayar pajak karena menunggu pemutihan pajak yang membebaskan pajak selama 5 tahun.
“Berdasarkan pengamatan kami, banyak becak bermotor yang tidak membayar pajak karena masyarakat menunggu pemutihan, jadi tidak perlu diadakan pemutihan,” ujarnya pada saat rapat dengar pendapat
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar M. Hanafiah Harahap menuturkan selama ini kami terkecoh dengan pemutihan PKB.
“PAD Sumut menurun drastis, kami pikir dengan dilakukannya pemutihan PKB malah meningkatkan PAD Sumut tapi sama sekali tidak,” jelasnya.
Meningkat PAD
Sementara itu Wakil Ketua Komisi C Yulizar Parlagutan Lubis berharap kepada Dirlantas Poldasu mau membantu untuk meningkatkan PAD dari potensi yang ada di PKB.
“Kami berharap Bapak Dirlantas mau membantu meningkatkan PAD Sumut melalui potensi yang ada pada PKB,”ujarnya.
“Kami juga berharap Bapak mau mengundang pihak-pihak terkait seperti Dispenda, Dishub dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan PAD Sumut jadi tidak kami saja yang mengundang bapak kemari,”jelasnya.
Kombes Pol I Wayan Sunartha mengatakan banyak potensi yang bisa digali lebih dalam dari PKB, contohnya motor besar (gede) di wilayah Sumut lebih banyak tidak mempunyai dokumen.
“Inikan uang semua, dari situ kita bisa memperoleh pajak lebih besar,” jelasnya kepada Komisi C.
Selain itu pajak progresif kendaraan bermotor di wilayah Sumut belum efektif diterapkan sehingga peningkatan PAD Sumut masih lamban.
Turut hadir pada rapat itu beberapa anggota Komisi C yaitu Yulizar Parlagutan Lubis, M. Hanafiah Harahap, Satrya Yudha Wibowo dan Tia Isah Ritonga.
