CANBERRA. Setelah dua tahun proses, Australia meloloskan aturan pajak bagi perusahaan tambang. Pajak Mineral usulan Perdana Menteri Julia Gillard, lolos dari parlemen, Senin (19/3) dan akan menjadi aturan pada 1 Juli.
Lewat pajak ini, Pemerintah Australia bisa mengutip pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan tambang besar seperti BHP Billiton Ltd, Rio Tinto Group, Xstrata dan perusahaan tambang bijih besi dan batubara lain.
Australia menyusun aturan pajak ini untuk meratakan keuntungan dari ledakan bisnis sumber daya alam ke sektor ekonomi lain. Pemerintah berjanji akan menggunakan dana ini untuk mengurangi tarif pajak perusahaan Australia, dari 30% menjadi 29%.
Pemerintah juga menjanjikan A$ 6 miliar belanja infrastruktur, seperti jalan, jalur kereta dan pelabuhan. Pemerintah siap menaikkan secara bertahap, pembayaran dana pensiun pekerja dari 9% menjadi 12% pada pertengahan 2019.
Analis Politik, Norman Abjorensen dari Australian National University di Canberra mengatakan, loloskan aturan ini merupakan kemenangan Partai Buruh. "Kebanyakan warga Australia percaya, perusahaan-perusahaan tambang besar bisa membayar pajak lebih," kata Abjoresen.
Pajak ini akan mempengaruhi laba sekitar 30 perusahaan tambang batubara dan bijih besi. Pemerintah Austrilia memperkirakan, bisa meraup pajak sekitar A$ 10,6 miliar dalam tiga tahun pertama. "Ini hari bersejarah untuk reformasi ekonomi dan hari bersejarah bagi peluang yang adil di Australia," kata Menteri Keuangan Australia, Weyne Swan kepada parlemen.
Tentu saja para pelaku industri keberatan dengan pajak ini. Asosiasi Perusahaan Pertambangan dan Eksplorasi, mewakili perusahaan tambang kecil dan menengah mengutuk pajak baru ini. "Aturan yang anti-kompetisi dan hanya mendorong modal investasi ke luar negeri dan mengubah reputasi kami sebagai tempat aman investasi," kata Simon Bennison, Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang.
Pemerintah memperkenalkan rencana awal pajak pertambangan 40% pada Mei 2010. Rencana ini menimbulkan kemarahan dari para petambang, yang kemudian menggelar kampanye menentang pajak. Alhasil, Perdana Menteri Australia saat itu, Kevin Rudd terpaksa mundur.
Julia Gillard, penggantinya, menegosiasikan besaran pajak menjadi 30% dengan BHP Billiton, Rio Tinto, dan Xstrata. Namun, ia tidak mendapat persetujuan dari perusahaan tambang Austrilia seperti Fortescue Metals Group, Atlas Iron, dan BC Iron.
Dalam wawancara dengan televisi Channel Nine, Gillard mengatakan, Australia memiliki ledakan bisnis sumber daya yang spektakuler. "Masuk akal mengambil uang dari sektor yang sangat menopang ekonomi dan membaginya merata ke seluruh negara. Itulah arti pajak pertambangan ini," kata Gillard.
Fortescue Metals Group, yang merupakan eksportir bijih besi terbesar ketiga di Australia mengatakan, pajak ini tidak adil, kompleks dan akan mengurangi investasi serta penciptaan lapangan kerja sektor tambang. "Perusahaan akan memulai proses hukum setelah undang-undang ini diundangkan. Pendapat hukum telah difinalisasi," kata Fortescue dalam pernyataan.
Selain aturan pajak Pertambangan, Pemerintah Australia beberapa tahun belakangan mengeluarkan aturan yang kontroversial. Seperti pajak emisi karbon yang akan berlaku 1 Juli dan aturan kemasan rokok seragam bagi perusahaan rokok global.