Studi banding itu bertujuan untuk mempelajari proses penataan dan pengawasan potensi pajak, dengan tujuan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi B Irwan ST mengatakan, studi banding dilakukan untuk mempelajari dua item pajak daerah yang belum maksimal penghimpunan pajaknya, yakni pajak hotel dan restoran serta pajak reklame. ”Kami melihat potensi pendapatan pajak dari dua sektor itu sangat besar, tetapi tidak bisa dimaksimalkan oleh Pemkot,” kata Irwan kepada SINDO,kemarin.
Politikus PKS itu mengatakan, seperti pajak reklame di mana hampir setiap sudut jalan ada reklame terpasang, tetapi kontribusinya pada PAD sangat minim. Lebih disayangkan lagi, menurut dia, karena Dispenda justru tidak memiliki data valid terkait jumlah titik pemasangan reklame di Makassar. ”Kalau kami ekstensifikasi pajak reklame ini sangat besar. Akan tetapi tidak ada ketegasan yang dilakukan Dispenda.
Jadi kami melakukan studi banding ke Surabaya, karena daerah itu menjadi salah satu kota dengan penataan dan penarikan pajak reklame dengan nilai besar,”kata Irwan. Terkait dengan pajak hotel dan restoran,Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS Sulsel itu menyebutkan, 12 anggota komisinya akan melakukan studi banding ke Bali.
”Hasil dari studi banding ini akan kami kaji sebelum mengeluarkan rekomendasi apa yang harus dilakukan Dispenda ke depannya, agar dua sektor ini menyumbang lebih banyak pada PAD,” tandasnya. Berdasarkan data SINDO, tahun ini untuk pajak reklame Dispenda Makassar menargetkan pendapatan Rp17 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan sekitar Rp1 miliar kalau dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame tahun lalu yang tercatat hanya Rp16 miliar.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2010 tentang Pajak Daerah telah diatur nilai pajak reklame sebesar 25%. Sebelumnya, anggota Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (APRI) Sulsel Irwan Azis mengharapkan,agar Dispenda dan Pemkot tidak hanya hanya mengejar PAD dari pajak reklame saja.
Akan tetapi,penataan harus dilakukan agar Makassar sebagai ibu kota provinsi, keindahannya tetap terjaga. Khusus untuk hotel dan restoran, anggota Komisi B Haris Yasin Limpo menilai potensinya sangat besar.Akan tetapi pengelola hotel juga menjadi pihak yang terindikasi kerap melakukan manipulasi data kunjungan tamunya. ”Contohnya, orang ke Makassar kadang sulit mendapatkan kamar hotel kosong, akan tetapi pengelola hotel selalu bilang tingkat keterisian kamarnya hanya 60%. Itu manipulasi,” kata Ketua Harian Golkar Makassar itu.