Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, siapa pun menteri keuangan yang baru tidak akan memengaruhi kebijakan pemerintah untuk terus mengusut berbagai kasus pajak. ''Itu tidak perlu diragukan,'' tegasnya di Kantor Menko Perekonomian kemarin (14/5).
Rencana lengsernya Sri Mulyani memang memicu berbagai spekulasi. Sebab, selama ini calon managing director Bank Dunia itu terkenal tegas dan tanpa kompromi terhadap berbagai kasus dugaan penggelapan pajak. Di antaranya, kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri, termasuk kasus pajak yang melibatkan gurita bisnis Grup Bakrie yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.
Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan Sri Mulyani dengan Aburizal Bakrie kurang akur. Menurut Hatta, agenda reformasi sektor perpajakan yang sudah dimulai oleh Sri Mulyani akan menjadi kebijakan yang terus dijalankan, siapa pun penggantinya. ''Soal (penuntasan kasus pajak) itu sudah disampaikan presiden berulang-ulang,'' katanya.
Hatta mengatakan, kebijakan penuntasan kasus-kasus pajak sudah menjadi kebijakan pemerintah dan masuk agenda reformasi sektor perpajakan melalui penegakan. ''Jadi, jangan berbicara kasus per kasus. Sebab, ini kebijakan, jadi berlaku untuk semua,'' terangnya.
Saat rapat dengan Komisi XI DPR baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berpesan, siapa pun yang menjadi pimpinan Kementerian Keuangan, seluruh jajaran Ditjen Pajak tetap melanjutkan reformasi sektor perpajakan, termasuk dalam upaya penegakan hukum. ''Tidak ada kompromi untuk kasus-kasus pajak. Semua akan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,'' ujarnya.
Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, upaya penegakan hukum atau law enforcement akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. ''Tugas saya ngumpulin pajak. Saya tidak tahu urusan politik,'' jawabnya saat ditanya tentang pengusutan kasus pajak Grup Bakrie pasca mundurnya Sri Mulyani nanti.