Kathmandu, Rabu – Gyanendra, mantan Raja Nepal, akan dibuat untuk membayar pajak untuk pertama kalinya. Dia lengser satu setengah tahun lalu sekaligus mengakhiri takhta kerajaan Hindu terakhir di dunia.
Gyanendra hidup sebagai rakyat biasa sejak Mei 2008, ketika pemerintahan Maois waktu itu menghapus Kerajaan Nepal. Ini mengakhiri sebuah dinasti 240 tahun dan mengubah Nepal menjadi republik. Dia telah meninggalkan istana luas di Kathmandu dan pindah ke sebuah pondok perburuan di luar kota.
”Kabinet memutuskan mengenakan pajak atas mantan raja itu dan menagih semua pajak dan rekening yang belum dibayar, termasuk rekening air, listrik, dan telepon,” kata Menteri Keuangan Surendra Pandey, Rabu (9/12) di Kathmandu.
Gyanendra sebagai seorang bangsawan selalu dibebaskan dari pajak. Rekening telepon, listrik, dan air dibayari negara. Namun, dia diperkirakan memiliki banyak properti dan bisnis.
Sebelum naik takhta pada tahun 2001, setelah sebuah pembantaian di istana yang menewaskan kakaknya, raja sebelumnya, Gyanendra adalah pengusaha bidang hotel, rokok, garmen, dan teh.
Perusahaan listrik negara Nepal—salah satu negara termiskin di dunia—telah mengatakan Gyanendra dan keluarga besarnya berutang hampir 1 juta dollar AS berupa rekening tertunggak.
Pada bulan Agustus, Gyanendra mendekati Departemen Keuangan untuk meminta potongan khusus untuk pajak dan rekening air, listrik, dan telepon. Namun, Pandey mengatakan, pemerintah akan memperlakukan dia seperti warga negara yang lain. ”Kami tidak akan mempertimbangkan potongan atau kelonggaran apa pun atas pajak yang belum dibayar,” katanya.
Pandey juga menambahkan, ”Dia kini seorang warga negara Nepal yang bertanggung jawab. Dia harus menyatakan semua harta benda dan pendapatannya dan membayar pajak.”
Pandey mengatakan, pemerintah tidak mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar mantan raja itu.