Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Rizal Admeidy, Kamis (22-3), mengatakan untuk mendukung penerimaaan tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menjalankan beberapa program strategis, yaitu sensus pajak nasional (SPN), penggalian potensi pajak sektor-sektor tertentu.
Selain itu, meningkatkan mutu pelayanan perpajakan, memberikan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan, dan memberikan layanan interaktif melalui media cetak dan elektronik.
Kanwil juga akan menyediakan sarana pendukung lainnya, seperti pojok pajak, dropbox, mobil keliling pajak, dan lain-lain. "Program-program ini tidak hanya memperluas basis perpajakan, tetapi sekaligus menggali pontesi perpajakan," kata Admeidy di sela acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kamis (22-3).
Lebih lanjut Admeidy mengatakan rencana penerimaan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tahun pajak 2011 adalah Rp4,533 triliun. Jumlah ini telah terealisasi Rp4,780 triliun, atau surplus sebesar 105%, dengan growth sebesar 29,03%.
Adapun rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun kegiatan 2011 ditargetkan minimal 63%, terealisasi sebesar 60,46%. Sementara jumlah yang menyampaikan SPT tahunan 2010 sebesar 134.548, wajib pajak naik menjadi 233.936 wajib pajak, dengan growth sebesar 42,49% pada 2011.
"Hal ini sekaligus menempatkan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung duduk di posisi ranking penerimaan pajak ke-3 dari 31 jumlah kanwil di Indonesia," kata Admeidy.
Sementara itu, pada pekan panutan penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kamis (22-3), Sekprov Lampung Berlian Tihang, wali kota, bupati, kepala instansi, serta tamu undangan yang hadir memanfaatkan fasilitas dropbox sebagai sarana penyampaian SPT tahunan.
"Rencana penerimaan pajak yang besar ini hanya dapat dicapai jika didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Admeidy. Adapun batas akhir penyerahan SPT tahunan PPh perorangan pada 31 Maret dan untuk SPT badan berakhir 30 April 2012. (WIN/E-1)