"Saya ingatkan, misi sekaligus tantangan kita ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan di negeri kita," kata Yudhoyono, Senin (14/5), saat membuka rapat kerja di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali.
Rapat kerja ini dengan agenda tunggal mendengarkan pemaparan Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengenai perekonomian nasional. Tanpa dihadiri Wakil Presiden Boediono, rapat diikuti sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perindustrian MS. Hidayat. Ketua KEN Chairul Tanjung dan anggota KEN, seperti Sandiaga Uno dan Didik J Rachbini, ikut hadir.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diasumsikan 6,5 persen. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS), pekan lalu, mengumumkan, pada triwulan I-2012 pertumbuhan ekonomi 6,3 persen. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 6,3 persen – 6,7 persen.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki perekonomian yang memperlihatkan tren positif. Meski masih ada kekurangan di sana-sini, tren positif perekonomian betul-betul terjadi. Ini momentum yang harus dijaga.
"Bahwa masih banyak yang harus kita lakukan, itu benar. Demikian juga untuk menjaga pertumbuhan. Semua dilakukan dalam situasi dunia yang belum kondusif benar bagi perekonomian dunia," tutur Presiden.
Yudhoyono mengingatkan, rakyat tidak peduli dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan, tetapi mereka hanya ingin melihat hasil nyata dari kebijakan itu. "Itu kacamata rakyat. Dari sisi pemerintah, semua target tidak bisa dicapai tanpa kebijakan yang benar, implementasi yang benar," ujarnya.
Seusai rapat, Hatta menyatakan, ada 19 usulan KEN. Beberapa usulan yang mendesak demi menjaga momentum pertumbuhan antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur, merevisi undang-undang perpajakan agar lebih memberi insentif pada sektor infrastruktur, melakukan diversifikasi pasar ekspor, dan memperbaiki pengupahan tenaga kerja.
Terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur, ada tiga aspek yang mendapat perhatian dari KEN, yakni aspek pengadaan tanah, pendanaan proyek, serta persiapan proyek.
Untuk pengadaan tanah, menurut Hatta, pemerintah sedang merampungkan peraturan presiden. Peraturan ini bisa disusun karena undang-undang pengadaan tanah di parlemen sudah selesai. " Peraturan presiden selesai bulan ini," tuturnya.
