JAKARTA: Pemerintah menargetkan 50% dari kebutuhan investasi untuk tahun depan yang dipatok sebesar Rp2.243,8 triliun dapat dipenuhi oleh pihak swasta.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan porsi pemerintah yang dicerminkan melalui belanja pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya mencakup 14%-17% dari kebutuhan total investasi.
"Yang kita andalkan swasta, baik domestik maupun asing. Kalau lihat tren investasi yang naik, optimistis 50% dari investasi itu bisa diambil dari swasta," ujarnya pekan lalu.
Menurut Hatta, belakangan ini terlihat minat swasta untuk menanamkan dana mereka di Indonesia terus meningkat, khususnya di bidang energi, minyak dan gas bumi, serta manufaktur.
Namun, para investor tersebut meminta pemerintah memberikan insentif, salah satunya berupa pembebasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dalam waktu tertentu atau yang biasa dikenal dengan tax holiday.
Mengenai permintaan insentif itu, Hatta menyebutkan pemerintah sepakat untuk membentuk tim untuk mempelajari investasi di bidang apa saja yang memerlukan insentif. Pengkajian akan dilakukan dari skala kebutuhan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, dan sejauh mana pengaruhnya ke fiskal pemerintah.
Dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2011, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi tahun depan Rp2.243,8 triliun.
Adapun, total akumulasi kebutuhan investasi selama 5 tahun mendatang dipatok Rp11.913,2 triliun hingga Rp12.462,6 triliun, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun.
Hatta yakin investasi di sejumlah bidang, khususnya energi, akan tumbuh tinggi karena Indonesia memiliki potensi dan kebutuhan yang besar di sektor tersebut, terutama energi terbarukan.
Besok, akan ada kunjungan Menteri Perdagangan AS Gary Locke bersama 40 delegasinya khusus untuk mendiskusikan mengenai energi terbarukan tersebut.
"Negara-negara lain minatnya juga besar di sektor lain seperti Jepang, tertarik membangun koridor untuk manufaktur dan pelabuhan-pelabuhan baru. Jadi kebutuhan investasi Rp2.243 triliun kami optimistis tercapai, belum lagi kontribusi dari investasi BUMN kita," kata Hatta yakin.
Relatif ambisius
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan berharap Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo, bisa meningkatkan peran fiskal dalam pengembangan investasi, antara lain melalui kebijakan tax holiday.
"Kami berharap adanya penyikapan fiskal, siapa pun menteri keuangannya, untuk mendukung program investasi yang relatif ambisius," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, kemarin.
Salah satu dukungan fiskal yang diharapkan BKPM berupa kebijakan tax holiday yang diyakini dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Dengan masuknya Agus dalam Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai menteri keuangan, Gita melihat peluang yang lebih besar untuk merumuskan bersama kebijakan tersebut dengan melibatkan sejumlah menteri terkait.