Menteri Penerbangan Sipil India, Ajit Singh, mengatakan tiap maskapai di India tak akan bisa dikenai pajak tersebut. Pasalnya, mereka telah menolak untuk memberikan data emisi karbon tiap pesawat pada otoritas penerbangan UE.
"Walau Uni Eropa sudah meminta maskapai India untuk melaporkan detail emisi karbon tiap pesawat mereka per 31 Maret ini, tak ada maskapai yang menurutinya sesuai sikap pemerintah," katanya pada parlemen, Kamis (22/3).
UE memberlakukan pajak karbon terhadap berbagai maskapai yang memasuki wilayah udara di 27 negara anggotanya. Peraturan itu resmi diberlakukan per 1 Januari lalu. Namun pajak itu sendiri baru akan ditagihkan pada 2013, yakni setelah selesainya proses penghitungan data emisi karbon tiap maskapai tahun ini.
Sebelumnya, Cina melakukan hal serupa. Beijing beberapa waktu lalu memerintahkan maskapai untuk tidak mematuhi peraturan yang dinilai sepihak tersebut. Kedua raksasa ekonomi Asia itu telah berulang kali mengecam skema pajak karbon UE. Menurut keduanya, peraturan UE itu sebenarnya sekadar pemberlakuan cukai dagang sepihak terhadap maskapai asing, yang disamarkan sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
Negara-negara penentang pajak tersebut berkumpul di Moskow, Rusia, bulan lalu, dan menetapkan deklarasi yang isinya mengancam akan mengambil langkah-langkah balasan terhadap skema UE, termasuk di antaranya dengan memberlakukan pajak mereka sendiri terhadap berbagai maskapai penerbangan UE.
Ke-27 negara anggota UE beralasan pajak karbon itu diperlukan untuk membantu mereka mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 20 persen per 2020. Mereka juga telah menegaskan tak akan mengalah pada tekanan pihak yang menentangnya.
Desakan Penundaan
UE juga mengklaim ongkos tambahan yang harus ditambahkan tiap maskapai asing ke penumpangnya akibat pengenaan pajak tersebut sebenarnya terjangkau, hanya berkisar sekitar 4,0 euro, dan 24 euro untuk setiap tiket pulang-pergi perjalanan jauh.
Sejumlah sumber di kalangan industri terkait telah mengungkapkan keprihatinan perseteruan perihal pajak karbon tersebut dapat memicu perang dagang UE melawan negara-negara penentangnya.Thomas Enders, CEO perusahaan pembuat pesawat Eropa, Airbus, pada Kamis pekan ini telah meminta UE menunda sementara pemberlakuan skema tersebut, dengan alasan hal tersebut malah membuat ribuan karyawan di sektor penerbangan Eropa kehilangan pekerjaan.
"Bekukan, tunda dulu selama satu hingga dua tahun," katanya, seperti dikutip Dow Jones Newswires, beberapa waktu lalu. Menurutnya, skema pajak karbon UE tak akan ada manfaatnya, selain memicu aksi saling balas Eropa dengan negara-negara penentangnya.
