Bogor, (Analisa)
. Saat ini ada 10.922 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Dari jumlah tersebut setiap tahunnya hanya 29% perusahaan yang taat membayar pajak.Staf Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Aziz mengungkapkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa status ruang izin pertambangan berdasarkan hasil overlay dengan peta kawasan hutan-nasional luas izin pertambangan seluruh Indonesia mencapai 38.894.231 hektar dari 7.468 unit usaha pertambangan.
Kemudian Ia juga menyampaikan data dari Ditjen Pajak, periode pajak 2010-2012 baru 29% perusahaan pemegang IUP yang bayar pajak.
“Pemegang IUP ada 7.834 perusahaan dari jumlah IUP yang diterbitkan mencapai 10.922 IUP. Hanya 76% yang punya NPWP atau sebanyak 5.984 IUP. Sayangnya, meski punya NPWP, yang taat bayar pajak hanya 29% dari keseluruhan pemegang IUP atau sebanyak 2.304 IUP,” jelas Abdul Aziz dalam Workshop Jurnalis EITI di Novotel, Bogor, Senin (7/9).
Akibatnya, sepanjang 2014-2015 ada 1.087 perusahaan yang dicabut IUP-nya. Paling banyak di Jambi mencapai 171 IUP, Sulawesi Tengah 148 IUP, dan Kalimantan Timur sebanyak 96 IUP.
Abdul Aziz menambahkan, dari data Kementerian ESDM, per 4 Agustus 2015, IUP berstatus Clean and Clear (CnC) baru mencapai 58% dari keseluruhan IUP.
“IUP berstatus Clean and Clear sebanyak 6.264 yaitu dari sektor minerba 3.787 dan batu bara ada 2.477 IUP. Masih ada 42% yang belum berstatusCnC atau sebanyak 4.563 dari IUP yaitu dari sektor mineral sebanyak 3.151 dan batu bara sebanyak 1.412 IUP. Itu termasuk ada 1.739 IUP baru dari komoditi batu-batuan,” terangnya.
Aziz menambahkan, akibat banyak perusahaan tambang tak bayar pajak, negara merugi triliunan rupih.
“Sepanjang 2003-2011 kewajiban yang belum dibayarkan dari IUP sebesar Rp3,342 triliun, PKP2B sebesar Rp3,433 triliun dan Kontrak Karya sebesar 1,532 triliun,” tambahnya.