Dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di Washington, Amerika Serikat, akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Kanada Jim Flaherty mengungkapkan tidak ada kesepakatan mengenai penerapan pajak pada sektor perbankan dunia.
"Sejumlah negara [G-20] mendukung, tetapi sejumlah negara lainnya juga tidak mendukung rencana tersebut," ujarnya seusai pertemuan G-20 tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Washington kemarin.
Dia mengatakan yang menjadi kesepakatan terkait dengan sektor keuangan adalah perlunya peningkatan standar kecukupan likuiditas perbankan.
Upaya pemakaian uang pembayar pajak untuk mem-bailout bank juga bergantung pada masing-masing negara.
Oleh karena itu, lanjutnya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa berbagai opsi akan terus dicari, termasuk pilihan-pilihan kebijakan penyebaran modal yang terbatas, yang mana ini telah menjadi pertimbangan untuk dipakai sebagai sebuah kebijakan di Kanada pada masa depan.
"Kenyataannya adalah setiap negara memiliki pengalaman berbeda, dan oleh sebab itu, komunike kami menyatakan berbagai opsi akan dikembangkan dengan mempertimbangkan pengalaman setiap negara."
Pengenaan pajak dalam sektor keuangan merupakan usulan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam draft paper yang diserahkan kepada menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 dalam pertemuan di Washington.
Versi final draf mengenai wacana pengenaan pajak perbankan juga akan dipersiapkan untuk para pemimpin G-20 dalam pertemuan mereka pada Juni mendatang.
"Kami meyakini sistem pajak dapat mengurangi kemungkinan krisis pada masa depan, tentunya dengan regulasi. Pajak tidak akan berfungsi secara sendiri tanpa regulasi," kata Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn.
Pembahasan pajak bank penerima bailout itu dipicu oleh laporan awal IMF, di mana kreditur multilateral itu merekomendasikan pemberlakuan pajak bagi kewajiban lembaga keuangan yang bukan berasal dari simpanan.
Para pemimpin G-20 meminta IMF, seperti dikutip Bloomberg, melakukan uji kelayakan atas kebijakan itu pada tahun lalu dan akan mendapatkan hasil final dalam pertemuan pada Juni 2010.
