Pajak.com, Jakarta – Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah menyoroti nasib pembebasan retribusi rumah susun (Rusun) pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) yang telah rampung dan siap disepakati. Pasalnya, berdasarkan Raperda PDRD itu, terdapat beleid yang mengatur tentang tarif retribusi Rusun.