Ekspansi market wajib pajak tersebut melalui pembukaan sentra layanan samsat outlet di sejumlah kantor cabang pembantu (KCP).Sampai akhir 2012, Bank BJB menargetkan 42 outlet samsat di seluruh Jabar dan Banten. ”Kami sudah punya delapan outlet samsat yang dioperasikan di KCP.Satu telah beroperasi dan tujuh lainnya di-launching hari ini (kemarin),” kata Direktur Komersial Bank BJB Entis Kushendar di sela-sela peluncuran peningkatan layanan samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung,kemarin. Bank BJB akan menambah 34 outlet samsat lainnya, sehingga jumlahnya menjadi 42 outlet samsat BJB.
Dia berharap layanan pajak di KCP BJB dapat meningkatkan DPK Bank BJB dari wajib pajak di Jabar dan Banten.Wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui KCP Bank BJB diharapkan membuka buku tabungan agar pembayaran pajak lebih mudah. Dengan demikian, memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai BPD Jabar dan Banten, Bank BJB dipercaya memegang kas daerah yang berasal dari pembayaran pajak.Setiap harinya, Bank BJB menerima setoran uang dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Diketahui,DPK Bank BJB selama kuartal I/2012 naik 51% (yoy) dari Rp34,026 triliun pada kuartal I/2011 menjadi Rp51,394 triliun pada kuartal I/2012. Ekspansi Bank BJB pada wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan serapan DPK di tahun ini. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar Bambang Heryanto menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor sebesar Rp7,5 triliun.Lebih tinggi dari pencapaian pendapatan pajak pada 2011 sebesar Rp7 triliun. Ekspansi outlet samsat diharapkan menyumbang peningkatan pendapatan pajak daerah.
”Kami memperluas sentra layanan pembayaran pajak dengan menggandeng Bank BJB dan pusat perbelanjaan. Tujuannya masyarakat semakin mudah membayar pajak.Upaya ini sejalan penerbitan UU No 13/2011 tentang Penguatan Sistem Perpajakan,”ujarnya. Ekspansi kantor pajak adalah upaya Dispenda meng-counterpenurunan pendapatan pajak negara dari kendaraan bermotor setelahdiberla-kukannya aturan pembayaran uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 25%.
Menurut dia,UU tersebut bisamemperlambatpendapatan pajak kendaraan bermotor sampai 20%.
