“Tolong wartawan tidak di ruangan agar pertemuan membahas soal perpajakan lebih leluasa di mana pengusaha berani dan terbuka menyampaikan masalah,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng. Sejumlah wartawan yang berada di ruangan itu pun terpaksa meninggalkan ruangan tersebut.Meski Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut Irfan Mutyara menyampaikan permohonan maaf dan ikut mengantar keluar dari ruangan, tetapi sejumlah wartawan tetap mengaku kecewa dengan pertemuan tertutup itu.
“Masak pertemuan membahas keluhan pengusaha pun tertutup,” kata sejumlah wartawan. Dalam pertemuan itu, puluhan pengusaha dari anggota Kadin Sumut, eksportir karet, kopi, sawit dan anggota Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) hadir dalam pertemuan itu. Eksekutif PT Permata Hijau Sawit (PHS), perusahaan yang dituding Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terlibat faktur pajak fiktif senilai Rp300 miliar terlihat hadir dan siap-siap memberikan keterangan kepada Dewan.
Sebelumnya, dalam pembukaan acara itu, Melchias mengatakan, Komisi XI DPR perlu mendapat masukan dari para pengusaha soal perpajakan khususnya yang memberatkan pengusaha. Seperti diketahui, kata dia, sistem perpajakan Indonesia juga perlu dievaluasi dan petugas pajak maupun wajib pajak juga masih belum menjadi seperti yang diharapkan.
Akibatnya, kasus perpajakan, seperti suap dan fiktif masih terjadi dan menjadi isu hangat. Dia memberi contoh ada kesan takut pada pengusaha ketika dimintai keterangan soal pajak, karena dikhawatirkan melebar ke masalah lain dan akhirnya itu yang membuka peluang terjadi yang tidak diinginkan seperti wajib pajak jadi “objek” petugas pajak.