Jakarta, Kompas – Pajak kendaraan angkutan publik bajaj berbahan bakar gas harus dipotong. Kebijakan pemotongan pajak ini harus dilakukan agar pengusaha bajaj bisa bertahan dengan sistem manajemen yang modern.
"Kami mendorong agar pemerintah memotong pajak bajaj berbahan bakar gas (BBG) agar proses peremajaan bajaj di DKI bisa segera dilakukan,"kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono, Sabtu (25/5), di Jakarta.
Menurut Pristono, saat ini pajak bajaj BBG berkisar 15-25 persen dari harga bajaj yang sebenarnya. Pristono pernah mengusulkan pemotongan pajak ini beberapa tahun lalu. Haislnya terjadi pemotongan pajak dari 40 persen menjadi 25 persen dari harga bajaj.
"Bajaj tidak bisa disamakan dengan kendaraan mewah. Namun, bajaj itu kendaraan angkutan publik yang kepentingannya untuk publik. Apabila pajak bajaj tinggi, dampaknya ke pengguna angkutan,"kata Pristono.
Tahun ini Pemprov DKI Jakarta melanjutkan peremajaan angkutan lingkungan (bajaj) dengan menyeleksi operator yang mewadahi pemilik bajaj. peremajaan ini kelanjutan dari program yang telah berjalan sejak tahun 2006. Peremajaan lambat karena terbatasnya impor bajaj dari India.
Hasil seleksi terpilih dua operator, yaitu Koperasi Bajaj Sehati dan PT Matahari Trans Utama. Pemilik bajaj bisa mendaftarkan diri bergabung dengan dua operator itu. Angkutan lingkungan ini tersedia dalam merek bajaj buatan India Rp 59 juta per unit dan Wanho dari China Rp 49 juta per unit.
Mendukung
Sekretaris Jenderal Koperasi Bajaj Sehati Hisar Gultom mendukung usul pemotongan pajak bajaj. Hal itu akan meringankan banyak pihak, termasuk operator. Sejauh ini persoalan yang terjadi di lapangan adalah terbatasnya stok sehingga pemilik mobil yang ikut program peremajaan harus menunggu lama.
Selain pemotongan pajak, kata Hisar, pemerintah harus memperbanyak stasiun pengisian BBG yang banyak disukai sopir. Akan tetapi, karena SPBG masih terbatas dan terpencar lokasinya membuat sopir bajaj kesulitan.
Yunus Hadinotto, Direktur Utama PT Matahari trans Utama, mengatakan, harga bajaj biru dengan pajak impor sekitar Rp 79 juta. Adapun harga jual bajaj oranye saat ini berkisar Rp 17,5 juta-Rp 20 juta dengan usia rata-rata 20 tahun.
Harga pembelian itu, kata Yunus, sudah termasuk biaya pembuatan surat tanda nomor kendaraan, kir dari Dinas Perhubungan DKI, dan juga keanggotaan di PT Matahari trans Utama.
PT Matahari Trans Utama,kata Yunus, mendapatkan kuota 3.500 bajaj biru (bajaj hasil peremajaan). Saat ini sudah ada 2.000 bajaj biru yang disalurkan. Selain itu, perusahaan juga akan menjadi operator bajaj biru tersebut selama tujuh tahun.
"Setelah 7 tahun, kami akan dievaluasi kembali oleh Pemprov DKI dan diseleksi lagi bersama operator lainnya,"kata Yunus.
Kalah bersaing
Sejalan dengan proses peremajaan yang sedang berlangsung, beberapa pemilik bajaj oranye (bajaj lama) mengaku kalah bersaing dari bajaj biru. Mereka mulai kesulitan mendapatkan penghasilan karena semakin sedikit yang mau menggunakan jasa angkutan itu.
"Sudah pukul 14.30, saya baru mendapat Rp 65.000, padahal masih harus setor sebesar Rp 45.000, beli bensin, dan oli sebesar Rp 37.000,"kata sopir bajaj oranye, Samsyudin (66), yang telah menjadi pengemudi bajaj sejak 1974.
Menurut Syamsudin, untuk menutupi biaya bensin paling tidak harus dapat Rp 87.000 per hari. "Kami bingung bila harus mengejar setoran sebesar itu. Sekarang saja dengan sewa Rp 35.000-Rp 45.000 perhari, kami masih kesulitan,"kata Supardi menambahkan.