Sumber Bloomberg menyebutkan dalam laporan anggaran yang disampaikan kepada parlemen kemarin, Osborne akan meningkatkan batas atas pendapatan kena pajak sebesar 1.000 pound sterling (US$1.478) menjadi 7.475 pound sterling. Saat ini terdapat sekitar 880.000 karyawan berpenghasilan di bawah itu.
Dalam meningkatkan batas atas pendapatan kena pajak, Osborne mengadopsi kebijakan dari Partai Demokrat Liberal, mitra koaliasi Partai Konservatif.
Menkeu juga melindungi belanja kebutuhan sekolah, rumah sakit, dan proyek sejenis dari pemangkasan anggaran.
Sumber yang menolak mengungkapkan namanya itu juga mengatakan langkah ini merupakan upaya Osborne meyakinkan pemilih bahwa rencana pemangkasan anggaran masih memperhatikan kepentingan rakyat miskin dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan pengurangan belanja dan penaikan pajak yang diusung Osborne diprediksi oleh para ekonom akan menguatkan risiko jatuhnya Inggris ke dalam resesi kedua.
Sebuah dokumen resmi pemerintah menyebutkan beban pemangkasan defisit dan peningkatan pajak akan dibebankan secara proporsional.
Kelompok masyarakat miskin dalam hal ini membayar pajak paling sedikit, sedangkan porsi terbesar dibebankan kepada masyarakat kaya.
Dengan begitu, Osborne mencegah penurunan peringkat investasi yang saat ini di posisi terbaik. Institute for Fiscal Studies mengestimasikan defisit anggaran pada tahun ini menjadi 85 miliar pound sterling (US$126 miliar), atau 5,7% dari produk domestik bruto (PDB), dan diturunkan sampai 2015.
Osborne telah berjanji membebaskan perusahaan baru dari kewajiban pajak selama 1 tahun guna mendorong pertumbuhan.
Total nilai program ini mencapai 900 juta pound sterling, di mana perusahaan baru yang jumlah karyawannya di bawah 10 orang tidak diwajibkan menyumbang kepada Asuransi Nasional.
Program ini akan berakhir pada 3 tahun dan berlaku bagi pekerja produksi dengan penghasilan kurang dari 44.800 pound sterling per tahun di seluruh kawasan Inggris, mulai dari London, sampai bagian tenggara dan timur Inggris.
Pajak naik
Sementara itu, Pemerintah Inggris mulai Januari 2011 akan menarik pajak perbankan, termasuk operasi perbankan Inggris di luar negeri, sebesar 2 miliar pound sterling (US$2,94 miliar) per tahun.
Kemudian, rencana penaikan pajak pertambahan nilai dinilai oleh ekonom berpotensi memicu penentangan dari para pejabat Demokrat Liberal terhadap pemerintahan koalisi.
Hal itu dikarenakan serikat pekerja menentang langkah untuk memangkas lapangan kerja, gaji, dan tunjangan kesejahteraan pegawai publik.