JAKARTA: Perusahaan penerbitan dan percetakan di Indonesia mendesak pemerintah memberikan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pengadaan kertas.
Permintaan itu guna mengimbangi kenaikan kertas sebagai bahan baku untuk mencetak buku per semester I/2010.
Presiden Direktur Grup Aneka Ilmu Suwanto mengatakan kenaikan harga kertas sebesar 2 digit pada semester pertama tahun ini terasa menekan usaha percetakan dan penerbitan buku.
"Penerbit dihadapkan pada posisi dilematis untuk membuat keputusan antara menaikkan dan tidak menaikkan harga jual buku cetak. Kami minta setidaknya pengadaan kertas untuk bahan baku mencetak buku pelajaran mendapatkan subsidi pemerintah dan pengurangan atau penghilangan PPN," ungkapnya kepada Bisnis kemarin.
Dia menjelaskan hingga April 2010, posisi harga kertas masih sekitar Rp7.500 per kg – Rp8.500 per kg. Namun, kini harga kertas berada di posisi Rp10.200 per kg- Rp10.500 per kg.
Memang, imbuhnya, kenaikannya tidak langsung, tetapi bertahap. Namun, dalam beberapa bulan saja, total kenaikan mencapai 20%-25%.
Suwanto mengaku hingga kini masih mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual buku cetak. Dia khawatir penyebaran buku menjadi terhambat jika pihaknya tidak menaikkan harga jual buku.
"Jika harga jual buku tidak dinaikkan, saya khawatir buku tidak tersebar karena butuh biaya angkut yang besar," katanya.
Sangat membantu
Permintaan penghilangan PPN juga datang dari Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jabar Anwaruddin.
Dia mengatakan selama ini usaha penerbitan buku dikenai PPN masing-masing sebesar 10% terhadap empat komponen penunjang bisnisnya, yaitu biaya pengadaan kertas, flat, tinta, dan biaya percetakan.
"Penghilangan PPN untuk kertas akan sangat membantu usaha percetakan dan penerbitan buku," katanya.
Dia mengatakan sejumlah penerbit buku di Jabar berencana menaikkan harga jual buku cetak sebesar 10%-20%. Namun, dia mengingatkan kenaikan harga buku itu harus didasarkan pada kode etik yang berlaku di antara para penerbit.
"Kami menyerahkan kebijakan untuk menaikkan harga jual buku ke penerbit masing-masing. Yang jelas ada kode etik yang harus dipatuhi," ujarnya.
Penerbit buku menghadapi situasi sulit pascakenaikan harga bahan baku kertas sebesar total 23,5% sejak Februari hingga Mei 2010.
Wandi S Brata, Executive Director Gramedia Pustaka Utama, mengatakan pihaknya menghadapi dilema untuk menaikkan harga buku cetak setelah kenaikan harga kertas dalam 5 bulan terakhir.
Dia mengatakan penerbit secara umum mendapat beban berat pada kuartal pertama tahun ini. Dalam 5 bulan terakhir terjadi kenaikan harga kertas secara bertahap yang membuat penerbit mempertimbangkan langkah menaikkan harga jual buku cetak.
"Ada kenaikan harga kertas yang sampai Mei ini naik secara inkrimental. Meskipun kenaikan terjadi sedikit-demi sedikit, namun secara akumulatif totalnya mencapai 23,5%," katanya kepada Bisnis, pekan lalu.
Kenaikan harga, katanya, terjadi pada harga kertas HVS untuk mencetak buku nonfiksi dan kertas art paper untuk buku-buku fiksi yang full colour, dua komoditas utama andalan penerbit buku.
Dia mengatakan kenaikan harga bahan baku kertas sebesar 23,5% dapat menaikkan ongkos cetak hingga empat kali lipat.
Nilai persentase kenaikan itu, lanjutnya, sangat besar bagi bisnis ini dan dapat memengaruhi jalannya bisnis penerbitan. Apalagi bagi penerbit berkapasitas 200 ton kertas per satu kali pengiriman seperti Gramedia Pustaka Utama.
"Margin keuntungan penerbit semakin rendah. Mau tidak mau harus ada kenaikan harga buku," katanya.