Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah
   Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan
   Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang
   impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan
   Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
2. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan
   pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap
   impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik
   dan artifisial melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019
   tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
   terhadap Impor Produk Benang (selain Benang Jahit) dari Serat Stapel
   Sintetik dan Artifisial yang telah berakhir masa berlakunya;
3. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite
   Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian
   serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah
   impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel
   sintetik dan artifisial;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan
   ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea
   Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang (selain
   Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
   166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
   Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
   98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan
   Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI
SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL.

Terhadap barang impor berupa produk benang (selain benang jahit) dari
serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif
5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan
5510.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan sebesar:

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk
benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial
yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang:
1. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat
   nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian
   kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban
   pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
2. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean
   tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian
   kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan
   pemberitahuan pabean.
2. Terhadap pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Tempat
   Penimbunan Berikat, Bea Masuk Tindakan Pengamanan ditambahkan
   sebagai bea masuk yang ditangguhkan dalam
   dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang ke Tempat
   Penimbunan Berikat.
3. Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari
   kawasan perdagangan bebas dan  pelabuhan bebas,
   Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
   pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan
   perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat,
   atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020 sampai
dengan tanggal 8 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA