Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk
   atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang
   ditujukan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk
   Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
   tentang Perubahan atas
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh
   Pemerintah Pusat
   atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan
   untuk Kepentingan Umum;
2. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan
   dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah
   pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
   melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan
   penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
   (3) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor
   Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan
   untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara
   dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di
   bidang keuangan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
   memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu
   oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam
   Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
   penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
   pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Hibah adalah pemberian/bantuan barang secara cuma-cuma
   tanpa syarat pembayaran dari pemberi dan/atau pengirim tertentu kepada
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang melakukan kontrak
   kerjasama dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas
   dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu
   kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
   Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari
   pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah, dan cukai.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
   integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada
   semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web.

(1)	Atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2)	Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas: impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas; pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk; atau penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat.

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

1. pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   (APBD); dan/atau
2. Hibah.

(1)	Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
(2)	Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan: fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga.
(4)	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan Hibah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan: fotokopi surat keterangan dari pemberi Hibah berupa gift certificate atau memorandum of understanding, yang menyatakan bahwa barang untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan Hibah yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan fotokopi dokumen persetujuan Hibah dari Pemerintah Pusat, dalam hal barang impor merupakan Hibah dari luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh: pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(6)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pihak Ketiga, ditandatangani oleh pimpinan dari Pihak Ketiga dan dilampiri dengan perjanjian atau kontrak pengadaan barang antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

(1)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
(2)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.
(3)	Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)	Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.
(5)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 
 

(1)	Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan perubahan jika: terjadi kesalahan tulis atau kesalahan ketik; dan/atau terdapat perubahan data dari yang bersangkutan.
(2)	Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang: pemberitahuan pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum mendapatkan nomor pendaftaran pada kantor pabean tempat pemasukan; dan masih dalam jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(3)	Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dilakukan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung alasan perubahan.
(4)	Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5)	Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(6)	Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

(1)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan, disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
(2)	Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan: lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy; dan hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.
(3)	Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5), atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6), dilakukan paling lama: 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

 

(1)	Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai pembatasan impor berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas.
(3)	Tata cara pemindahtanganan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.
(4)	Tata cara penyelesaian impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat
diberikan fasilitas perpajakan berupa:

1. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
   Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
2. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

Pelaksanaan Hibah dari barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang merupakan Hibah luar negeri yang ditujukan kepada Pemerintah
Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Hibah daerah.

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan tidak
sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, bea masuk dan/atau
pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dibayar dan dikenakan
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi di bidang
kepabeanan dan/atau di bidang perpajakan.

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diselesaikan
kewajiban pabeannya dengan cara:

1. dipindahtangankan;
2. diekspor kembali; atau
3. dimusnahkan.

(1)

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan ketentuan: barang impor telah digunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau barang impor tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait.

(2)

Ketentuan mengenai jangka waktu pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal: terjadi keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

(1)	Terhadap pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terutang bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.
(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika: pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; terjadi keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau dipindahtangankan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk.
(3)	Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa kendaraan bermotor, pemindahtanganan yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
(4)	Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi keadaan kahar (force majeure) namun barang masih memiliki nilai ekonomis, pemindahtanganan yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

(1)	Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atas: barang impor selain kendaraan bermotor yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau barang impor berupa kendaraan bermotor, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(2)	Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan.
(3)	Contoh format surat permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.
(5)	Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan disertai dengan: lampiran permohonan dalam bentuk hardcopy, dan hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk softcopy.

(1)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan pemindahtanganan.
(2)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan: Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada selain penerima pembebasan bea masuk; atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum tidak disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk;
(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(4)	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan pemindahtanganan diterima.
(5)	Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(6)	Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)	Contoh format Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)	Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
(2)	Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan.
(3)	Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang impor berupa kendaraan bermotor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal pemindahtanganan dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean, tarif dan nilai pabean yang berlaku yakni tarif dan nilai pabean pada tanggal pemberitahuan pabean impor; dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean: tarif yang berlaku yakni tarif pada tanggal pemberitahuan pabean impor; dan nilai pabean yang berlaku yakni nilai pabean pada saat kendaraan bermotor dipindahtangankan;
(4)	Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang impor dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), dilaksanakan berdasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat dipindahtangankan.
(5)	Pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor pabean tempat pemasukan barang.

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atas
barang impor selain kendaraan bermotor yang dilakukan setelah 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean dapat dilakukan
tanpa persetujuan dari Menteri.

(1)	Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.
(2)	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang melakukan ekspor kembali barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang.

(1)	Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk Kepentingan Umum dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2)	Ketentuan mengenai jangka waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure).
(3)	Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah dilakukan pemusnahan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Tata laksana pemindah tanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang
impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2), digunakan oleh direktur pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang fasilitas kepabeanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemberian pembebasan bea masuk atas barang impor yang
ditujukan untuk Kepentingan Umum.

(1)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (3): wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
(2)	Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
(3)	Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang yang
   ditujukan untuk Kepentingan Umum yang telah diajukan sebelum berlakunya
   Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, pemrosesan
   permohonan pembebasan bea masuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk
   Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk
   Kepentingan Umum; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian
   pembebasan bea masuk atas
   impor barang oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
   ditujukan untuk kepentingan umum yang telah diterbitkan berdasarkan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas
   Impor Barang Oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
   Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
   tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk
   Kepentingan Umum, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
   masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA