Menimbang :

1. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54
   Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu
   dilakukan aksi pencegahan korupsi dalam pemberian layanan publik di
   Kementerian Ketenagakerjaan;
2. bahwa untuk mewujudkan aksi pencegahan korupsi sebagaimana
   dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan
   pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui
   konfirmasi status wajib pajak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
   tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik
   Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
   Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
   166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian
   Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
   19);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
   Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
   tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang,
   Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta
   Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
   Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
   Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
   Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
   2019 Nomor 870);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang
   dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik
   tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
2. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
   diberikan oleh direktur jenderal yang membidangi perpajakan untuk
   pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu
   pada instansi pemerintah.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP
   adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
   administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
   atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
   perpajakanya.
4. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
   yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
   oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan
   menjadi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
   disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada
   jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing
   untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat
   yang ditunjuk.
6. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
   Lintas Provinsi yang selanjutnya disebut SIU-LPTKS Lintas Provinsi
   adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang
   membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk
   menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
7. Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
   Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang
   membidangi pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta yang
   memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pemagangan di luar negeri.
8. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
   selanjutnya disebut PJK3 adalah perusahaan yang usaha di bidang jasa
   keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh direktur
   jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan
   kesehatan kerja untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat
   keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan.
9. Lembaga Audit
   Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   yang selanjutnya disebut Lembaga Audit SMK3 adalah
   badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan audit
   eksternal SMK3.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
    pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
    dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan.
11. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang
    menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang
    menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
    menyelenggarakan penerbitan perizinan tertentu di Kementerian
    Ketenagakerjaan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
    pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Layanan publik tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan, terdiri atas:

1. SIP3MI;
2. pengesahan RPTKA;
3. SIU-LPTKS lintas provinsi;
4. Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
5. penunjukan PJK3; dan
6. penunjukan Lembaga Audit SMK3.

Pemohon layanan publik tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan
Status Wajib Pajak secara mandiri melalui laman direktorat jenderal
yang membidangi perpajakan sebelum mengajukan permohonan layanan publik
tertentu.

Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan melakukan:

1. pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring,
   dan evaluasi; dan/atau
2. pengawasan terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
   pemberian layanan publik tertentu.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA