Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan
   Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor
   selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika
   harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya
   dan menyebabkan kerugian;
2. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
   Indonesia yang menyimpulkan terjadi dumping yang dilakukan oleh
   produsen atau eksportir/eksportir produsen yang berasal dari Republik
   Rakyat Tiongkok yang mengakibatkan pemohon mengalami kerugian material
   yang dilihat dari penurunan volume penjualan, harga domestik, pangsa
   pasar, produksi, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, upah, pertumbuhan,
   dan rugi operasi yang semakin memburuk;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat
   (2) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
   Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn
   (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
   Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
   Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana
   telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK.

Terhadap barang impor berupa benang filamen sintetik (selain benang
jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen
sintetik yang kurang dari 67 desiteks, selain dari benang berkekuatan
tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau poliester, selain benang
tekstur, benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan
tidak melebihi 50 putaran tiap meter, selain elastomer, selain dari
poliester yang diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif
5402.47.00 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan
Bea Masuk Anti Dumping.

Negara asal yang memproduksi dan/atau mengekspor barang impor yang
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku
sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA