Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
   tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
   telah ditetapkan target Akses Air Minum Layak sebesar 100% (seratus
   persen) pada tahun 2019 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan
   kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
2. bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan
   Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
   dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam
   penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman
   termasuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan
   Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum
   Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau
   penghapusan piutang negara;
3. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
   4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, telah tersedia pagu
   anggaran untuk belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh
   Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang
   negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman termasuk
   Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening
   Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum
   Tertentu;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas
   Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan
   Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
   Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
   Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
   Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
   Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
   tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
   Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 632) sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
   tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak
   Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
   Nomor 898);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG
DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu adalah Perusahaan
   Daerah Air Minum yang telah mendapatkan penetapan penghapusan secara
   mutlak piutang negara dari Menteri Keuangan tahun 2018.
2. Pajak Penghasilan Terutang adalah Pajak Penghasilan yang
   harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
   atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan perpajakan.
3. Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penghitungan untuk
   menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib
   Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
   pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
   kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   perpajakan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
disetujui dan Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan,
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat
Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Daerah
Air Minum Tertentu terdaftar, menyampaikan Surat Setoran Pajak kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung
Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang
diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat
Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas
belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban
atas pajak ditanggung Pemerintah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA