Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
   sebagai pendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan,
   telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas
   Perpajakan;
2. bahwa untuk meningkatkan dukungan teknis maupun
   administratif
   kepada Komite Pengawas Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian
   struktur, tugas, dan fungsi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;
3. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan
   Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf
   b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
   dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/405/M.KT.01/2018 tanggal
   6 Juni 2018; 
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas
   Perpajakan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
   Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008
   tentang Komite
   Pengawas Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008
   tentang Komite Pengawas Perpajakan
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 636);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan
   Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
   2017 Nomor 1981);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN.

(1)	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2)	Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite
Pengawas Perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
menyelenggarakan
fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan
   terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan;
2. pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan
   pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat;
3. penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan (monitoring)
   dan
   evaluasi atas saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan
   perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan;
4. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat;
5. pelaksanaan manajemen data dan informasi;
6. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan
7. pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, sumber
   daya
   manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah
   tangga.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas:

1. Bagian Umum;
2. Bagian Pengaduan dan Mediasi;
3. Bagian Pengawasan Pajak;
4. Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis,
rencana kerja, dan pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana,
sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha,
dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretariat
   Komite Pengawas Perpajakan dan Komite Pengawas Perpajakan;
2. pelaksanaan urusan protokol ketua, wakil ketua dan anggota
   Komite Pengawas Perpajakan;
3. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat
   Komite Pengawas Perpajakan;
4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana
   kerja;
5. pengoordinasian pengelolaan kinerja pegawai, kepatuhan
   internal, dan manajemen risiko;
6. pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi dan tata
   laksana; dan
7. pelaksanaan perencanaan anggaran, perbendaharaan,
   akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Bagian Umum terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Subbagian Keuangan.

(1)	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, tata usaha dan rumah tangga, protokol ketua, wakil ketua dan anggota Komite Pengawas Perpajakan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
(2)	Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, pengelolaan kinerja, risiko, kepatuhan internal, sumber daya manusia, dan organisasi dan tata laksana.
(3)	Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

   

Bagian Pengaduan dan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis dan program, penanganan pengaduan,
masukan, dan mediasi, penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi
sehubungan dengan hasil penanganan pengaduan masukan dan mediasi,
pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil
penanganan pengaduan, masukan dan mediasi,
pelaksanaan  edukasi kepada masyarakat, dan
pengelolaan/manajemen informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian
Pengaduan dan Mediasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program
   penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat;
2. pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut hasil pengaduan,
   masukan, dan mediasi masyarakat, serta pengumpulan informasi dan
   permintaan keterangan kepada pengadu, instansi dan pihak terkait;
3. penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi sebagai tindak
   lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan dan mediasi masyarakat;
4. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran
   dan/atau
   rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan
   dan mediasi masyarakat;
5. pelaksanaan analisis data perpajakan,
   pengelolaan/manajemen informasi, dan perencanaan, pengembangan, serta
   evaluasi teknologi informasi; dan
6. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Bagian Pengaduan dan Mediasi terdiri atas:

1. Subbagian Verifikasi dan Manajemen Informasi;
2. Subbagian Pengaduan dan Mediasi I; dan
3. Subbagian Pengaduan dan Mediasi II.

(1)	Subbagian Verifikasi dan Manajemen Informasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat, melakukan analisis data perpajakan, melakukan pengelolaan/manajemen informasi, melakukan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi teknologi informasi, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat.
(2)	Subbagian Pengaduan dan Mediasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program, melakukan penanganan dan penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat, dan melakukan pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada pengadu, instansi, dan pihak-pihak terkait di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Maluku.
(3)	Subbagian Pengaduan dan Mediasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program, melakukan penanganan dan penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat, melakukan pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada pengadu, instansi dan pihak-pihak terkait, dan melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Pulau Sumatra, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

 

Bagian Pengawasan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan, melakukan
pengamatan, pengkajian, penyusunan konsep, pemantauan (monitoring) dan
evaluasi saran dan/atau rekomendasi, dan melaksanakan edukasi kepada
masyarakat yang terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan
administrasi di bidang pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian
Pengawasan Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program
   pengawasan terkait kebijakan pajak dan pelaksanaan administrasi pajak;
2. pelaksanaan pinjaman terkait kebyakan pajak dan
   penyelenggaraan administrasi pajak;
3. pelaksanaan pengkajian terkait kebijakan pajak dan
   penyelenggaraan administrasi pajak;
4. pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada
   instansi dan pihak-pihak terkait;
5. penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi yang terkait
   dengan kebijakan pajak dan penyelenggaraan administrasi pajak;
6. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan
   evaluasi atas
   saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan pajak dan
   penyelenggaraan administrasi pajak; dan
7. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Bagian Pengawasan Pajak terdiri atas:

1. Subbagian Pengawasan Pajak I;
2. Subbagian Pengawasan Pajak II; dan
3. Subbagian Pengawasan Pajak III.

(1)	Subbagian Pengawasan Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan pajak dan pelaksanaan administrasi pajak, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, dan melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2)	Subbagian Pengawasan Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Pajak Penghasilan, dan melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap saran dan/atau rekomendasi.
(3)	Subbagian Pengawasan Pajak III mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Lainnya, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat.

Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja
pengawasan, melakukan pengamatan, pengkajian, penyusunan konsep,
pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi, dan
melaksanakan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan
kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang kepabeanan dan
cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program
   pengawasan
   terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai dan pelaksanaan
   administrasi kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan pengamatan terkait kebijakan kepabeanan dan
   cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan pengkajian terkait kebijakan kepabeanan dan
   cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai;
4. pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada
   instansi dan pihak terkait;
5. penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi yang terkait
   dengan
   kebijakan kepabeanan dan cukai dan penyelenggaraan administrasi
   kepabeanan dan cukai;
6. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran
   dan/atau
   rekomendasi yang terkait dengan kebijakan kepabeanan dan cukai dan
   penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai; dan
7. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

1. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai I;
2. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai II; dan
3. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai III.

(1)	Subbagian Pengawasan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dan pelaksanaan administrasi kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, dan melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang impor.
(2)	Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang ekspor dan cukai, dan melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap saran dan/atau rekomendasi.
(3)	Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai III mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat.

(1)	Pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
(2)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(1)	Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
(2)	Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
(3)	Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(4)	Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di
lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pimpinan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan laporan
administratif kepada Sekretaris Jenderal mengenai hasil pelaksanaan
tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan harus menyusun analisis jabatan,
peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dalam
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun
dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk
serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud
secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum, dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Komite Pengawas
Perpajakan.

(1)	Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
(2)	Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

   

(1)	Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan merupakan jabatan struktural Eselon II. a atau merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)	Kepala Bagian pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau merupakan Jabatan Administrator.
(3)	Kepala Subbagian pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau merupakan Jabatan Pengawas.

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Selama Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara
efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun
setelah Peraturan Menteri ditetapkan ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
133/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI