Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
   22
   sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di
   bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
   tentang Pemungutan
   Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas
   Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
   Bidang Lain;
2. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian
   khususnya
   di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya
   pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Pembahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
   tentang
   Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas
   Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
   Bidang Lain;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
tentang Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017
TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN.

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) diubah sehingga
menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.