Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, telah
   diatur mengenai kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak untuk
   jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak
   restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir kepada
   Kepala Daerah dalam rangka mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
   dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010
   tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah perlu menetapkan tata cara
   pendaftaran, penerbitan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
   dengan Peraturan Gubernur;
2. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak
   diwajibkan mendaftarkan objek pajak selain sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak
   Daerah;
3. bahwa untuk efisiensi guna meningkatkan pendapatan daerah,
   perlu
   mengatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok
   Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
   Nomor Identitas Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
   Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
   Pemerintahan;
6. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan
   Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
   Administrasi/Kabupaten
   Admnistrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota/Kabupaten adalah
   Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi/Kabupaten
   Administrasi.
7. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Pajak dan
   Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.
8. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
   disingkat UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada
   Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
   Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dsebut UP PKB dan BBN-KB adalah
   Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
   Bermotor Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat yang berada satu
    tingkat di
    bawah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan
    sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
    kontribusi
    wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
    bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
    imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
    sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
    kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
    yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan
    lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
    (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
    dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
    organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
    badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
    tetap.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
    dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai
    hak
    dan kewajiban sesusai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
    yang berlaku.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
    bertanggung
    jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
    memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan
    Daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
    jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling
    lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
    menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
    kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
    sama dengan tahun kalender.
18. Nomor Identitas Pajak Daerah adalah nomor yang terdiri dari
    Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
    NPWPD
    adalah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
    dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
    pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
    kewajiban perpajakannya.
20. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD
    adalah
    nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai
    dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak
    yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan
    dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam
    melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari
    penghimpunan
    data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
    sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
    penyetorannya.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya
    disingkat
    SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri
    dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pajak dan Retribusi
    Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
    SPOP
    adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
    Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat
    SPRKB
    adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan
    Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan
    PNBP, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
    adalah
    surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
    berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
    mengolah
    data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
    profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
    kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan
    lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan daerah.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI
    adalah Tentara Nasional Indonesia di Republik Indonesia.
28. kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
    disebut
    POLRI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan, dalam
    melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
    menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan
    pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan
    ketertiban dalam negeri.
29. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
    BPKB
    adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan
    POLRI dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama
    Ranmor tidak dipindahtangankan
30. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
    disingkat
    STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi
    pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang
    diterbitkan POLRI yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan
    masa berlaku termasuk pengesahannya.
31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
    gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
    oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
    berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
    tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
    berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan
    motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang
    dioperasikan di air.
32. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
    NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
    NPWP
    adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
    administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
    atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
    perpajakannya.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur terdiri atas :

1. Nomor Identitas Pajak Daerah;
2. tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
3. tata cara penerbitan NPWPD dan NOPD;
4. tata cara penghapusan NPWPD dan NOPD; dan
5. perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

(1)	Nomor Identitas Pajak Daerah, terdiri atas : NPWPD; dan NOPD.
(2)	NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan terhadap jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri dari: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; dan Pajak Parkir.
(3)	NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan terhadap jenis Pajak, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.
(2)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib mendaftarkan Objek Pajak dengan menggunakan SPRKB yang dipersamakan dengan SPOPD.
(3)	Pendaftaran Kendaraan Bermotor melalui SPRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf j, wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.
(5)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOP.
(6)	Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap : Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan Penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
(7)	Sarana pendaftaran berupa SPOPD dan SPOP dapat diperoleh Wajib Pajak pada : kantor Suku Badan Kota/Kabupaten; kantor UP PKB dan BBN-KB; kantor UPPRD; atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan, maupun dengan cara mengunduh/download melalui website http://bprd.jakarta.go.id/.
(8)	Format formulir SPOPD dan formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada Format 1a sampai dengan 1i Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)	SPOPD dan SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.
(2)	Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOPD atau SPOP harus melampirkan dokumen sebagai berikut: dokumen umum; dokumen khusus; dan/atau dokumen tambahan.
(3)	Dokumen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk seluruh jenis pajak dengan ketentuan sebagai berikut: untuk Wajib Pajak orang pribadi : fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap; fotokopi Kartu Keluarga; Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; atau fotokopi paspor bagi warga negara asing. untuk Wajib Pajak Badan : fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus; Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya; atau fotokopi paspor pengurus bagi warga negara asing.
(4)	Dokumen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk jenis pajak sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah;, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(5)	Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
(6)	Pengisian SPOPD atau SPOP dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara online system.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai online system diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

(1)	Dokumen khusus dan dokumen tambahan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) berlaku untuk : Kendaraan Bermotor baru; Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penugasan; Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang; pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB; pendaftaran untuk perubahan bentuk dan/atau mesin; dan Kendaraan Bermotor yang pindah ke luar daerah.
(2)	Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; Kendaraan Bermotor milik badan; Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI; dan dokumen tambahan terhadap Kendaraan Bermotor.
(3)	Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan Kendaraan Bermotor milik badan.
(4)	Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk milik Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI.
(5)	Pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan Kendaraan Bermotor milik badan
(6)	Pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas : Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan Kendaraan Bermotor milik badan.
(7)	Kendaraan Bermotor yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas : Kendaraan Bermotor milik orang pribadi; dan Kendaraan Bermotor milik badan.

(1)	Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu : faktur Kendaraan Bermotor; dan khusus Kendaraan Bermotor complete built up pemberitahuan impor untuk dipakai yang dilampiri dengan contoh A/CKD, kecuali untuk sepeda motor.
(2)	Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu : fotokopi NPWP; fotokopi akta pendirian atau perubahannya; faktur Kendaraan Bermotor; dan Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri Form A/CBU atau Form C/CBU (khusus untuk kendaraan built up), kecuali untuk sepeda motor.
(3)	Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor baru milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu : surat keterangan dengan menggunakan kop surat Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI dari pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap dari instansi yang bersangkutan, yang menjelaskan kepemilikan Kendaraan Bermotor; surat tugas atau kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan; faktur Kendaraan Bermotor; dan Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri dengan contoh A/CKD, kecuali untuk sepeda motor.
(4)	Dokumen tambahan terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d karena : a. jual beli : 1. kuitansi pembelian bermeterai cukup; 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan Nomor Identifikasi Kendaraan; 3. surat keterangan yang dibuat pada kop surat dari karoseri yang berbadan hukum untuk Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk; 4. surat keterangan dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan 5. surat pelepasan hak atau hasil lelang dalam hal kepemilikan atau penguasaan diperoleh dari pelelangan oleh badan hukum atau perusahaan. b. hadiah : 1. surat bukti pemberian hadiah; 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan Nomor Identifikasi Kendaraan; dan 3. surat pernyataan/keterangan bermeterai cukup dari pemberi hadiah, apabila pemberi hadiah adalah Yayasan, Lembaga/Badan Usaha, Surat Pernyataan dibuat diatas kop surat, dicap dan ditandatangani oleh pimpinan. c. hibah/warisan : 1. akta hibah/waris dari Notaris; 2. surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang atau Kelurahan, jika pemberi hibah/waris telah meninggal dunia; 3. surat persetujuan hibah/waris dari ahli waris lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat; 4. STNK asli; 5. BPKB asli; dan 6. khusus Kendaraan Bermotor yang belum melunasi bea masuknya, wajib melampirkan formulir C dari Bea Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. d. eks Kedutaan, Konsulat Jenderal, perwakilan negara asing dan eks Organisasi Internasional, yaitu : 1. STNK Corps Diplomatic/Corps Consulat yang lama; 2. aplikasi pembelian/kuitansi pembelian penetapan lelang; dan 3. formulir B untuk Kendaraan Bermotor built up. e. eks penghapusan/dump, eks lelang negara (termasuk TNI/POLRI), yaitu ; 1. surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian; 2. STNK asli; 3. BPKB asli; dan 4. daftar kolektif Kendaraan Bermotor yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang. f. pindah/mutasi dari luar daerah, yaitu : 1. kepemilikan orang pribadi: a) fiskal atau tanda lunas pajak dari daerah asal; b) STNK asli; c) BPKB asli; dan d) surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian. 2. kepemilikan Badan : a) fotokopi akta pendirian atau perubahannya; b) kuitansi pembelian; c) fiskal atau tanda lunas pajak dari Daerah asal; d) STNK asli; e) BPKB asli; dan f) surat keputusan lelang negara/daerah atau lelang swasta. 3. Perubahan jenis, fungsi dan mesin Kendaraan Bermotor: a) surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari kepolisian setempat; b) surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari Agen Tunggal Pemegang Merek; dan c) surat keterangan perubahan jenis dan fungsi dari karoseri.

 

(1)

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan milik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu : fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu; fotokopi STNK dan aslinya; fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan asli surat keterangan dari perusahaan leasing untuk Kendaraan Bermotor dengan cara sewa beli.

(2)

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor bukan baru/bekas pakai atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu: fotokopi NPWP; fotokopi akta pendirian dan perubahannya; fotokopi STNK dan aslinya; fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan surat keterangan dari perusahaan leasing (asli) untuk Kendaraan Bermotor dengan cara sewa beli.

  

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang milik
Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) yaitu :

1. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan
   ditandatangani serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
2. fotokopi STNK dan aslinya; dan
3. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(1)

Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB milik orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a yaitu : fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu; fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya; persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian; bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(2)

Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB milik badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b yaitu : fotokopi NPWP; fotokopi akta pendirian dan perubahannya; fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya; persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian; bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(1)

Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin untuk orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a yaitu : fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/pengampu; fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya; surat keterangan dari perusahan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin; bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(2)

Dokumen khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk perubahan bentuk dan/atau mesin untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b yaitu : fotokopi NPWP; fotokopi akta pendirian dan perubahannya  fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya; surat keterangan dari perusahan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin; bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(1)

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor milik orang pribadi yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a yaitu : surat, permohonan mutasi/pindah ke luar daerah disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup; surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari Instansi yang berwenang/Badan Pengelola Keuangan Daerah, daerah yang dituju; dan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.

(2)

Dokumen khusus untuk Kendaraan Bermotor milik badan yang pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b yaitu : surat permohonan mutasi/pindah ke luar daerah secara tertulis disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup yang dibuat pada kop surat, ditandatangani oleh Pengurus yang berwenang serta dibubuhi cap dari Badan yang bersangkutan; surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari instansi yang berwenang/Badan Pengelola Keuangan Daerah, daerah yang dituju; dan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.

Dokumen khusus untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri atas :

1. fotokopi NPWP;
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan; 
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. fotokopi Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar
   Minyak;
5. fotokopi surat izin impor/surat izin produksi;
6. fotokopi surat izin domisili
7. fotokopi izin undang-undang gangguan;
8. fotokopi izin usaha tetap;
9. fotokopi surat persetujuan penanaman modal;
10. fotokopi tanda daftar perusahaan;
11. surat pernyataan mulai operasi; dan
12. fotokopi Surat Keputusan Izin Usaha Penunjang Minyak dan
    Gas Bumi.

Dokumen khusus untuk Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf d terdiri atas :

1. fotokopi NPWP;
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan;
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. fotokopi surat izin domisili;
6. fotokopi izin pariwisata; dan
7. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Dokumen khusus untuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf e terdiri atas :

1. fotokopi NPWP;
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan;
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. fotokopi surat izin domisili;
6. fotokopi izin pariwisata; dan
7. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Dokumen khusus untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf f terdiri atas :

1. fotokopi NPWP;
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan;
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. fotokopi surat izin domisili;
6. fotokopi izin pariwisata; dan
7. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Dokumen khusus untuk Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf g terdiri atas :

1. fotokopi NPWP; dan
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan.

Dokumen khusus untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf h terdiri atas :

1. fotokopi NPWP;
2. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan;
3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Tempat Usaha;
5. fotokopi surat izin domisili;
6. fotokopi izin mengelola parkir; dan
7. fotokopi izin undang-undang gangguan.

Dokumen khusus untuk Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf i terdiri atas :

1. rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
   Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. gambar desain Reklame;
3. foto dan rencana lokasi reklame tertayang;
4. surat Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak
   reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga;
5. Perjanjian Sewa/Surat Izin dari pejabat/pemilik/pengelola
   dalam
   hal penyelenggaraan reklame dilakukan bukan di lahan milik Wajib Pajak;
   dan
6. fotokopi STNK dalam hal penyelenggaraan reklame pada
   kendaraan/reklame berjalan.

Dokumen khusus untuk Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf j terdiri atas :

1. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak
   badan;
2. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. fotokopi surat rekomendasi teknis dari Kementerian Energi
   dan
   Sumber Daya Mineral dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air
   tanah/dewatering dengan memperlihatkan aslinya;
4. fotokopi Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA)
   dengan memperlihatkan aslinya;
5. fotokopi Surat Izin Pemboran Air Tanah (SIB) dengan
   memperlihatkan aslinya; dan
6. fotokopi surat izin dewatering dengan memperlihatkan
   aslinya.

Dokumen khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf k terdiri atas :

1. fotokopi sertifikat tanah atau surat kavling/girik/lainnya
   yang dilengkapi dengan surat riwayat tanah dan penguasaan fisik;
2. surat pernyataan tidak dalam sengketa;
3. surat keterangan lurah (PM 1);
4. fotokopi akta jual beli/hibah/waris;
5. fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan atau divalidasi; dan
6. fotokopi izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan
   bangunan.

(1)	SPOPD atau SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Kepala UPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf k.
(2)	SPRKB atau yang dipersamakan dengan SPOPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung ke Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau melalui online system untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(3)	Penyampaian SPOPD dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara : menyampaikan secara langsung; pengiriman melalui pos tercatat; atau pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
(4)	SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama dengan ketentuan sebagai berikut: 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; 7 (tujuh) hari kerja sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya hotel, restoran, hiburan atau parkir; dan 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
(5)	SPRKB atau yang dipersamakan dengan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama dengan ketentuan sebagai berikut : 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor; atau 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 

SPOPD atau SPOP yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
ditindaklanjuti oleh UPPRD atau UP PKB dan BBN-KB dengan melakukan
penelitian kelengkapan pengisian formulir dan lampiran dokumen yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD atau SPOP dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan
sanksi administrasi berupa denda.

(1)	Kepala Badan atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menetapkan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang diperoleh dari pihak lain dan/atau dimiliki Badan.
(2)	Penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan kegiatan Pemeriksaan untuk Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak yang tidak didaftarkan setelah diterbitkan NPWPD.
(3)	Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Nomor Identitas Pajak Daerah Secara Jabatan diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

 

(1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 22 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan NPWPD oleh Badan.
(2)	Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan NPWPD.
(3)	Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan NPWPD secara jabatan.
(4)	Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
(5)	Format Keputusan Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(6)	Keputusan Kepala Badan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan.
(7)	Pedoman penomoran NPWPD tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

 
     

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu)
NPWPD.

(1)	Terhadap Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir yang telah memperoleh NPWPD diberikan Pengumuman Pemungutan Pajak oleh Kepala Badan.
(2)	Pengumuman Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang atau diletakan atau ditempelkan pada lokasi Objek Pajak yang mudah diketahui, dilihat, dibaca oleh Subjek Pajak maupun petugas Pajak,
(3)	Ketentuan mengenai format Pengumuman Pemungutan Pajak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

(1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah mengisi dan menyampaikan SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 22 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan NOPD oleh Badan.
(2)	Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
(3)	Format Keputusan Kepala Badan tentang Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(4)	Penerbitan NOPD untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)	Ketentuan penerbitan dan pemberian NOPD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
(6)	Pedoman penomoran NOPD tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

 

(1)	Terhadap Wajib Pajak Reklame yang telah memperoleh NOPD diberikan peneng atau tanda lain oleh Kepala Badan.
(2)	Peneng atau tanda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan pada Reklame yang diselenggarakan.
(3)	Format peneng atau tanda lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1)	NPWPD dan/atau NOPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)	Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau penetapan secara jabatan.

(1)	Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal, antara lain : Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya; Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha; Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
(2)	Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala UPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sampai dengan huruf k.
(3)	Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara : menyampaikan secara langsung; pengiriman melalui pos tercatat; atau pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data
dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan Wajib Pajak dan/atau
objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau
objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(1)	Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus melampirkan dokumen, antara lain sebagai berikut: dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak orang pribadi; dokumen yang menyatakkan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya untuk Wajib Pajak orang pribadi; dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha; dokumen yang menyatakkan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
(2)	Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan.
(3)	Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum.
(4)	Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dapat dilakukan apabila : Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak; Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, namun penagihannya sudah kedaluwarsa; Wajib Pajak mempunyai utang pajak, namun Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, pelaksana wasiat, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau Wajib Pajak mempunyai utang pajak, namun Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
(5)	Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
(6)	Format Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)	Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD atau NOPD baru.
(2)	Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : perubahan identitas Wajib Pajak; dan perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak; perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti CV Jaya Abadi berubah menjadi CV Jaya Raya atau PT Jakarta berubah nama menjadi PT Jakarta Raya; dan/atau perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT Nusa Cemerlang semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Nusa Cemerlang International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing.
(3)	Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau secara jabatan.
(4)	Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPPRD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)	Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
(6)	Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak diatur dalam Keputusan Kepala Badan.

     

(1)	Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD atau SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2)	Sarana untuk penagihan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan STPD.

(1)	NPWPD, NOPD dan sarana pendaftaran yang digunakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian oleh Badan.
(2)	Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan format NPWPD, NOPD dan sarana pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Gubernur ini.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Tata Cara
   Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 45);
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan
   Atas
   Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan
   Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak
   Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005
   Nomor 3);
3. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005
   tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 117);
4. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2005
   tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 135);
5. Peraturan
   Gubernur Nomor 66 Tahun 2006
   tentang Pemasangan Pengumuman Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hiburan,
   Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 66);
6. Ketentuan Pasal 2 Peraturan
   Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang
   Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 24);
7. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Peraturan
   Gubernur
   Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik
   Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
   Jakarta Tahun 2012 Nomor 165);
8. Peraturan
   Gubernur Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara
   Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
   Jakarta Tahun 2012 Nomor 193);
9. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan
   Gubernur
   Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel
   (Berita
   Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61045);
10. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 Peraturan
    Gubernur
    Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
    Pajak
    Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
    Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029);
11. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 39 Peraturan
    Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air
    Tanah (Berita
    Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61016);
    dan
12. Ketentuan mengenai Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak
    Daerah
    berupa SPOPD dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2009 tentang
    Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH