Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010
   tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut tata cara
   pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga diatur
   dengan Peraturan Gubernur;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian
   Imbalan Bunga Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
   Ibukota Negara
   Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
   Daerah; 

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK
DAERAH.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
   penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
   Badan
   Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
   disebut
   Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi
   Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
   BPKD
   adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
   Jakarta.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
   disebut
   Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
   disebut
   Suku Badan adalah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang
   selanjutnya
   disebut Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi
   Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
   disingkat UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang
    selanjutnya
    disebut Kepala UPPRD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
    Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
    Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan PKB dan
    BBN-KB adalah Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
    Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Khusus Ibukota
    Jakarta. 
12. Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
    Balik Nama
    Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pelayanan PKB
    dan BBN-KB adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Khusus Ibukota
    Jakarta.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
    kontribusi
    wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
    bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
    imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
    sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
    pembayar
    pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
    kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
    disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
    kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
    daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
    keberatan
    terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
    Daerah, SKPDLB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
    Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
    Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
    diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah yang
    selanjutnya disingkat SKPIBPD adalah surat keputusan yang menentukan
    besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak.
18. Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak
    Daerah
    yang selanjutnya disingkat SKPPIBPD adalah surat keputusan yang
    digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam
    SKPIBPD dengan utang pajak.
19. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah yang
    selanjutnya disingkat SPMIBPD adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala
    Badan Pajak dan Retda untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
20. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
    Daerah
    yang selanjutnya disingkat SKPKPPD adalah surat keputusan yang
    digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar
    Kelebihan Pajak Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D
    adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku kuasa Bendahara
    Umum Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPMIBPD.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
    banding
    terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung
    atas
    permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
    Badan Pajak dan Retda terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan
    dari badan peradilan pajak.
24. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak yang
    dananya
    berasal dari pemberian imbalan bunga, yang disetor ke rekening kas
    daerah melalui penerbitan SPMIBPD dengan SP2D.

(1)	Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : pendelegasian kewenangan; alur pemberian imbalan bunga; perhitungan besaran imbalan bunga; administrasi pemberian imbalan bunga; dan pembayaran imbalan bunga.
(2)	Imbalan bunga pajak diberikan dalam hal sebagai berikut: adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; adanya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyatakan permohonan Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan adanya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan permohonan Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
(3)	Jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sejak tanggal penerbitan SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan, yaitu pada saat diterbitkannya SKPKPPD.

Gubernur mendelegasikan kewenangan proses pemberian imbalan bunga pajak
kepada Kepala Badan Pajak dan Retda dan Kepala BPKD berdasarkan
kewenangannya masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat
diberikan dengan adanya permohonan dari Wajib Pajak atau ditetapkan
secara jabatan.

(1)	Pemberian imbalan bunga dengan adanya permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pajak dan Retda melalui Kepala Suku Badan atau Kepala UPPRD di tempat: Wajib Pajak terdaftar untuk pajak yang dibayar sendiri; atau Objek Pajak terdaftar untuk pajak ditetapkan oleh Gubernur.
(2)	Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
(3)	1 (satu) surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing 1 (satu) SKPDLB, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Putusan Peninjauan Kembali.

(1)	Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut: fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak atau pengurusnya dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kuasa Wajib Pajak dan surat kuasa bermeterai dalam hal dikuasakan; nomor rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak; dan fotokopi SKPDLB.
(2)	Dalam hal adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak melampirkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak melampirkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fotokopi Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding dan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas keputusan keberatan, atau tidak mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Banding.
(4)	Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Wajib Pajak melampirkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fotokopi Putusan Peninjauan Kembali.

(1)	Pemberian imbalan bunga yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diproses tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
(2)	Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c.

 

Kepala Badan Pajak dan Retda, Kepala Suku Badan, Kepala UPPRD atau
Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB yang menerima salinan Putusan
Banding dari Pengadilan Pajak atau salinan Putusan Peninjauan Kembali
dari Mahkamah Agung meneruskan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterima salinan kepada Kepala Suku Badan
dimana Wajib Pajak atau Objek Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1).

(1)	Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, yang dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPPD berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPPD.
(2)	Imbalan bunga karena kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
(3)	Imbalan bunga karena kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali.

Masa imbalan bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung berdasarkan satuan bulan
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(1)	Kepala Suku Badan atau Kepala UPPRD menghitung jumlah imbalan bunga yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 melalui nota penghitungan pemberian imbalan bunga dan kemudian memperhitungkannya dengan utang pajak melalui nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
(2)	Format nota penghitungan pemberian imbalan bunga dan format nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)	Kepala Badan Pajak dan Retda memproses pemberian imbalan bunga karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui Kepala UPPRD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal terima permohonan Wajib Pajak secara lengkap, dengan tahapan sebagai berikut : membuat laporan penelitian pemberian imbalan bunga; membuat nota penghitungan pemberian imbalan bunga; dan melakukan konfirmasi hutang pajak.
(2)	Kepala UPPRD mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Kepala Badan Pajak dan Retda sebagai dasar penerbitan SKPIBPD.
(3)	Berdasarkan SKPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPPRD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terima SKPIBPD membuat nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga yang selanjutnya dikirim kepada Kepala Badan Pajak dan Retda sebagai dasar penerbitan SKPPIBPD.
(4)	Format SKPIBPD dan format SKPPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Format 3 dan Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)	Kepala Badan Pajak dan Retda memproses pemberian imbalan bunga karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c melalui Kepala Suku Badan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan Wajib Pajak secara lengkap atau tanggal terima Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan tahapan sebagai berikut : membuat laporan risalah atas keputusan keberatan pajak daerah, putusan banding atau putusan peninjauan kembali; membuat surat keputusan tentang pelaksanaan keputusan keberatan, pelaksanaan putusan pengadilan pajak atau pelaksanaan putusan Mahkamah Agung; membuat laporan penelitian pemberian imbalan bunga; membuat SKPDLB disertai imbalan bunga; membuat nota penghitungan pemberian imbalan bunga; dan melakukan konfirmasi hutang pajak.
(2)	Kepala Suku Badan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Kepala Badan Pajak dan Retda sebagai dasar penerbitan SKPIBPD.
(3)	Berdasarkan SKPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Suku Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terima SKPIBPD membuat nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga yang selanjutnya dikirim kepada Kepala Badan Pajak dan Retda sebagai dasar penerbitan SKPPIBPD.

(1)	Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tertangguh apabila salinan keputusan keberatan pajak daerah, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali semata-mata diperoleh dari Wajib Pajak sehingga diperlukan konfirmasi kebenaran dari Suku Badan lain, Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.
(2)	Surat permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terima permohonan Wajib Pajak.
(3)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung kembali mulai sejak tanggal terima jawaban konfirmasi dari Suku Badan, Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

(1)	Laporan penelitian pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: dasar pemberian imbalan bunga; alasan pemberian imbalan bunga; perhitungan pemberian imbalan bunga; dan kesimpulan.
(2)	Apabila kesimpulan laporan penelitian pemberian imbalan bunga menyatakan menolak permohonan Wajib Pajak, Kepala Suku Badan atau Kepala UPPRD menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan penelitian pemberian imbalan bunga.
(3)	Format Laporan Penelitian Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)

Utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi : Surat Tagihan Pajak Daerah; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang : tidak diajukan keberatan; diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak, sehingga menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; dan/atau diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak; Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding; Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

(2)

Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jenis pajak yang sama atau lainnya, baik yang diadministrasikan pada Suku Badan yang sama atau berbeda.

(1)	Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) masih terdapat sisa imbalan bunga, sisa imbalan bunga tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang melalui proses pemindahbukuan atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak atau masih terdapat sisa imbalan bunga namun tidak dimohonkan untuk diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak.
(3)	Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui potongan SPMIBPD dan dianggap sah apabila telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
(4)	Format SPIMBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)	Kepala Badan Pajak dan Retda berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap menerbitkan SKPIBPD dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan SKPPIBPD dan SPMIBPD.
(2)	SKPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga.
(3)	SKPPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
(4)	SKPIBPD dan SKPPIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; lembar ke-2 untuk BPKD; lembar ke-3 untuk Badan Pajak dan Retda; dan lembar ke-4 untuk Suku Badan atau UPPRD.
(5)	SPMIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1 dan ke-2 untuk BPKD; lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; lembar ke-4 untuk Badan Pajak dan Retda; dan lembar ke-5 untuk Suku Badan atau UPPRD.

Dalam hal proses pemberian imbalan bunga dilakukan secara jabatan,
SKPIBPD diterbitkan setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian
imbalan bunga dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri.

(1)	Kepala Badan Pajak dan Retda mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal SKPIBPD, SKPPIBPD atau SPMIBPD kepada Wajib Pajak, BPKD dan Suku Badan atau UPPRD.
(2)	Suku Badan atau UPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan : Suku Badan atau UPPRD yang menerbitkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga dan nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga; dan Suku Badan dimana utang wajib pajak diadministrasikan.
(3)	Kepala Suku Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan pemuktahiran data utang pajak Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak tanggal terima SKPPIBPD.

(1)	Kepala BPKD menerima SKPIBPD, SKPPIBPD dan SPMIBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disertai salinan : laporan penelitian pemberian imbalan bunga; nota penghitungan pemberian imbalan bunga; dan nota penghitungan perhitungan pemberian imbalan bunga.
(2)	Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Kepala BPKD.

(1)	Kepala BPKD berdasarkan dokumen dalam Pasal 20 menerbitkan SP2D dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke utang pajak melalui potongan SPMIBPD, diterbitkan SP2D Nihil; dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan setelah dikompensasikan ke utang pajak melalui potongan SPMIBPD, diterbitkan SP2D dilampiri daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak; dan dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan, diterbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak.
(2)	SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut : lembar ke-1 untuk Bank Operasional I; lembar ke-2 untuk Badan Pajak dan Retda; dan lembar ke-3 untuk BPKD.
(3)	SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

  

(1)	Kepala BPKD mengesahkan setiap surat setoran yang dilampirkan dalam SPMIBPD atas kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIBPD dengan membubuhkan cap, nama dan tanda tangan pada kolom penyetor.
(2)	Dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke utang pajak melalui potongan SPMIBPD, Kepala BPKD menerbitkan Bukti Penerimaan Daerah (BPD) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
(3)	Kepala BPKD menyampaikan lembar ke-2 SPMIBPD, lembar ke-2 SP2D dan dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke utang pajak melalui potongan SPMIBPD disertai dengan surat setoran yang telah disahkan kepada Kepala Badan Pajak dan Retda.

Proses pembayaran imbalan bunga ke rekening Wajib Pajak dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima
SPMIBPD.

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPPIBPD dan SPMIBPD
menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala BPKD setiap awal tahun
anggaran.

Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan
pajak dan penerimaan retribusi.

Imbalan bunga pajak diberikan dari mata anggaran biaya belanja tidak
terduga.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH