Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun Pajak 2017 untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
   Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
   Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
   Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang
   Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
   Nama Kendaraan Bermotor 2017; 
7. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan
   Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan
   Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
   Bermotor;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
    Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
    Jakarta;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 2017 UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2017.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disebut Badan Pajak
   dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
   gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
   oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
   berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
   tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
   berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan
   motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
   dioperasikan di air. 
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan
   bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan
   dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin
   usaha angkutan atau kartu pengawasan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
   adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
   disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
   bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
   atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
   warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor
    yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat berat
    dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor
    tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
    NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya
    disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan
    bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah
    Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang
    ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan bermotor di air yang
    dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
17. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang
    dihitung dari tahun pembuatan.
18. Harga Kosong (Off The Road) adalah harga kendaraan bermotor
    dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga Isi (On The Road) adalah harga kendaraan bermotor
    dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB
    dan PKB.

Jenis Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2017 dikelompokkan sebagai
berikut : 

1. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-
   alat Berat dan Alat-alat Besar;
2. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
3. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri
atas :

1. mobil penumpang antara lain sedan, jeep dan minibus;
2. mobil bus antara lain microbus dan bus;
3. mobil barang antara lain pick up, light truck, truk dan
   sejenisnya;
4. mobil roda tiga;
5. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar; dan
6. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijadikan dasar
pengenaan BBN-KB.

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang
atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
diberlakukan pada Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut
orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin angkutan
umum antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu
pengawasan berdasarkan surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, penghitungan dasar
pengenaan PKB dan BBN-KB tahun pembuatan sebelum tahun 2017 untuk tahun
pajak 2017 mengacu kepada ketentuan :

1. terhadap penghitungan dasar pengenaan PKB menggunakan NJKB
   sesuai ketentuan Peraturan
   Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar
   Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
   Bermotor Tahun 2016 dan Bobot mengacu Pasal 8 Peraturan Gubernur ini;
   dan
2. terhadap penghitungan dasar pengenaan BBN-KB menggunakan
   NJKB sesuai ketentuan Peraturan
   Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar
   Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
   Bermotor Tahun 2016.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH