Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak
   yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh
   Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan
   pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh
   Wajib Pajak sendiri;
2. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan
   kejelasan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur
   ketentuan mengenai bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak
   Penghasilan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib
   Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
   perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan
   dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
   Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau
   dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak
   Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan
   yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang
   telah dipotong.
3. Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
   Bukti Pemungutan PPh adalah dokumen berupa formulir atau
   dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemungut Pajak
   Penghasilan sebagai bukti atas pemungutan Pajak Penghasilan
   yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang
   telah dipungut.

Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh dapat berbentuk
formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik.

Dalam hal terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Bukti
Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh tidak sesuai dengan yang
sebenarnya, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan dapat
melakukan pembetulan dan/atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh dan/atau
Bukti Pemungutan PPh yang telah dibuat sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai:

1. bentuk dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh
   dan/atau Bukti Pemungutan PPh;
2. dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Bukti
   Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh;
3. kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Bukti Pemotongan
   PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh dapat dilakukan pembetulan
   dan/atau pembatalan; dan
4. tata cara pembetulan dan/atau pembatalan Bukti Pemotongan
   PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA