• Call for any information : 021-29402885

Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Dirjen Pajak
No. PER - 01/PJ/2017

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

 

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 01/PJ/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan
    Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    PER-03/PJ/2015
    tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
  2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan
    pelayanan,
    dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan
    teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penggantian atas
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015
    tentang
    Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
    huruf a
    dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf e
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
    tentang Surat
    Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan penggantian Peraturan Direktur
    Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015
    tentang Penyampaian Surat
    Pemberitahuan Elektronik;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
    49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun
    2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
    Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan
    Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
    Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 5268);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
    tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah
    Kantor
    Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha
    Kena Pajak dikukuhkan.
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT
    adalah
    surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
    penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
    objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya
    disebut SPT
    Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
    Tahun Pajak.
  4. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa
    adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  5. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk
    dokumen elektronik.
  6. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan
    yang
    disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal
    maupun SPT Pembetulan.
  7. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan
    SPT
    Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen
    elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
  8. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat
    digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh
    Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.
  9. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh
    Direktorat
    Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik
    dengan Direktorat Jenderal Pajak.
  10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
    atas
    informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
    informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
    autentikasi.
  11. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau
    kombinasi
    angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat
    Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat
    Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian
    SPT Elektronik.
  12. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai
    status SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
  13. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah
    sertifikat
    yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
    identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam
    transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
    atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
  14. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh
    Direktur
    Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal
    Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.
  15. Saluran Suara Digital adalah sarana penyampaian SPT
    Elektronik
    melalui interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat
    Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol papan
    kunci (keypad) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.
  16. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi
    nama,
    Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima
    Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal
    penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal
    Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak,
    tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi
    Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil
    cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik
    dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda
    terima penyampaian SPT Elektronik.
  17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
    disingkat NTPN
    adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul
    Penerimaan Negara.
  18. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa
    konsultasi
    perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan
    memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 2

(1) Setiap
Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke
KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) SPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT
Elektronik.
(3) SPT
Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

  1. diwajibkan
    menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen
    elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
    bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan
    Pajak Penghasilan;
  2. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak
    Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
    dan
    memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
  3. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
  4. terdaftar
    di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal
    Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
  5. menggunakan jasa konsultan pajak dalam
    pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
    dan/atau
  6. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
(4) SPT
Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

  1. terdaftar
    di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal
    Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  2. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
(5) Wajib
Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:

  1. langsung;
  2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir
    dengan bukti pengiriman surat; atau
  4. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh
    Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
(6) Saluran
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:

  1. laman Direktorat Jenderal Pajak;
  2. laman Penyalur SPT Elektronik;
  3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur
    Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
  4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara
    Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
    Pajak.
Pasal 3

(1) Wajib
Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang
disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:

  1. menyampaikan
    dalam format Portable Document Format (PDF) dalam satu file, dalam hal
    SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui
    perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
    (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
  2. mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan
    melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
(2) Dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui
saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak
diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau
dokumen yang disyaratkan sebagai berikut:

  1. fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak
    Penghasilan;
  2. bukti pembayaran;
  3. Surat Kuasa Khusus;
  4. surat keterangan kematian;
  5. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
    tahun berikutnya;
  6. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib
    Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau
  7. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan
    keagamaan yang bersifat wajib.
Pasal 4

(1) Batas
waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu
penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
(2) Wajib
Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar
Waktu Indonesia Bagian Barat.
Pasal 5

(1) Atas
penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(5), KPP melakukan penelitian kelengkapan penyampaian SPT Elektronik
dengan mengisi lembar penelitian.
(2) Lembar
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) SPT
Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:

  1. data elemen SPT Elektronik; dan
  2. keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan
    dalam SPT Elektronik,

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Pasal 6

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l),
atas
SPT Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai
berikut:

  1. kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT
    Elektronik dinyatakan lengkap; atau
  2. KPP mengembalikan SPT Elektronik beserta lembar penelitian
    dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
Pasal 7

(1) Berdasarkan
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
atas SPT Elektronik yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan
huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. bukti dan tanggal
    pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
    dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
  2. KPP menerbitkan
    surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan menggunakan contoh
    format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
    tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal SPT
    Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
(2) Dalam
jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan
SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan
SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.
(3) Dalam
hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT
dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Dalam
hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian
SPT Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.
Pasal 8

(1) Dalam
hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), kepada Wajib Pajak
diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
(2) Bukti
Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT
Elektronik tersebut telah lengkap.
(3) Atas
penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan
penelitian kelengkapan SPT Elektronik.
(4) Berdasarkan
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan
sebagai berikut:

  1. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti
    penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
  2. KPP
    menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan
    menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
    dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
(5) Dalam
jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan
SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan
SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.
(6) Dalam
hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT
dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7) Dalam
hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian
SPT Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.
Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Elektronik yang
telah disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam
bentuk SPT Elektronik.

Pasal 10

Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan
SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
dihitung sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:

  1. secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa
    ekspedisi/kurir;
  2. melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
  3. melalui Penyalur SPT Elektronik;
  4. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus
    antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  5. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
    Pajak berupa Formulir SPT Digital,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015
tentang Penyampaian Surat
Pemberitahuan Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

error: Content is protected