Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi,
   konsistensi,
   dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan
   teknologi informasi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata
   kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan;
2. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja
   Pusat
   Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana dimaksud
   dalam
   huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
   Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor
   B/2645/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 27 Juli 2016;
3. bahwa sehubungan dengan huruf b dan mengacu pada Peraturan
   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
   Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
   Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
   kementerian, perlu menyusun Peraturan Menteri Keuangan
   mengenai
   Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan
   Dokumen Perpajakan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan
   Data dan Dokumen Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
   Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2015
   Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
   51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal
   Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.

(1)	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat PPDDP merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)	PPDDP secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
(3)	PPDDP dipimpin oleh Kepala PPDDP.

PPDDP mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman,
penjaminan kualitas hasil pengolahan, backup data, transfer data, dan
penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPDDP
menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen
   perpajakan;
2. pelaksanaan pengembalian dokumen perpajakan;
3. pelaksanaan pemindaian dokumen dan perekaman data
   perpajakan;
4. pelaksanaan penjaminan kualitas hasil pengolahan;
5. pelaksanaan backup data, transfer data, dan operasional
   pengolahan;
6. pelaksanaan penyimpanan dokumen perpajakan;
7. pelaksanaan pemeliharaan basis data dan perangkat lunak
   pengolahan data;
8. pelayanan peminjaman dokumen perpajakan;
9. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
   pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan
   disiplin;
10. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian
    rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
11. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan
    rumah tangga.

PPDDP terdiri atas:

1. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen;
3. Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, serta pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan,
serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian
Umum dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
2. pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. pelaksanaan urusan tata usaha;
4. pengoordinasian dan penyusunan laporan;
5. pelaksanaan urusan keuangan;
6. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
   pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
7. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan
   rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
8. pelaksanaan penyusunan rencana operasional.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

1. Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan
   Internal; dan
2. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

(1)

Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, administrasi Jabatan Fungsional, dan kesejahteraan, serta pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

(2)

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, penyiapan bahan pengkoordinasian laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana operasional, dan penyusunan laporan.

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada
PPDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1), dalam
pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala PPDDP.

(1)	Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada PPDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
(2)	Unit organisasi/pejabat yang terkait harus memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan, penerimaan, penyimpanan, dan pelayanan peminjaman dokumen
perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang
Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dokumen perpajakan;
2. pelaksanaan kegiatan penerimaan dokumen perpajakan;
3. pelaksanaan urusan logistik pengemasan dokumen;
4. penyimpanan dan pelayanan peminjaman dokumen perpajakan;
5. pelaksanaan pengembalian dokumen perpajakan; dan
6. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengumpulan, penerimaan,
   penyimpanan, dan pelayanan peminjaman dokumen.

Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen terdiri atas:

1. Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen; dan
2. Seksi Penyimpanan dan Peminjaman Dokumen.

(1)	Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penerimaan, penelitian, pemilahan, penyimpanan sementara dokumen perpajakan, penyediaan logistik pengemasan dokumen, pengembalian dokumen perpajakan, dan penyusunan laporan.
(2)	Seksi Penyimpanan dan Peminjaman Dokumen mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pelayanan peminjaman dokumen perpajakan, dan penyusunan laporan.

Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemindaian dokumen, perekaman, dan penjaminan
kualitas hasil pengolahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang
Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan pemindaian dokumen perpajakan;
2. pelaksanaan kegiatan perekaman data perpajakan;
3. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan
   infrastruktur
   teknologi informasi, transfer data perpajakan hasil pemindaian
   dan
   perekaman;
4. pelaksanaan backup data, transfer data dan dukungan
   operasional;
5. pelaksanaan pemeliharaan basis data dan perangkat lunak
   pengolahan data;
6. evaluasi kegiatan pemindaian, perekaman, dan transfer data
   perpajakan; dan
7. pelaksanaan penjaminan kualitas hasil pengolahan.

Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data terdiri atas:

1. Seksi Pemindaian Dokumen;
2. Seksi Perekaman dan Transfer Data; dan
3. Seksi Penjaminan Kualitas Pengolahan.

(1)	Seksi Pemindaian Dokumen mempunyai tugas melakukan pemindaian dokumen perpajakan, penataan hasil pemindaian, pengemasan ulang, dan penyusunan laporan.
(2)	Seksi Perekaman dan Transfer Data mempunyai tugas melakukan perekaman data perpajakan, backup data, transfer data, pemantauan transfer data perpajakan, dukungan operasional, pemantauan dan pengawasan seluruh sistem dan infrastruktur teknologi informasi, dan penyusunan laporan.
(3)	Seksi Penjaminan Kualitas Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil pengolahan, pengendalian kualitas atas hasil transfer data, serta penyusunan laporan.

(1)	Pada PPDDP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)	Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
(2)	Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
(3)	Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
(4)	Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada PPDDP
harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan PPDDP serta dengan instansi lain di luar PPDDP sesuai dengan
tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi pada PPDDP harus mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi pada PPDDP bertanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi pada PPDDP harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan
harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

(1)	Kepala PPDDP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
(2)	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada PPDDP menyampaikan laporan kepada Kepala PPDDP.
(3)	Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun laporan berkala PPDDP.
(4)	Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala PPDDP.

(1)	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan berlokasi di Jakarta.
(2)	Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan meliputi unit kerja di wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan.

(1)	Kepala PPDDP merupakan jabatan eselon II.b atau merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada PPDDP merupakan jabatan eselon III.b atau merupakan jabatan administrator.
(3)	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada PPDDP merupakan jabatan eselon IV.b atau merupakan jabatan pengawas.

Selama organisasi dan tata kerja PPDDP berdasarkan Peraturan Menteri
ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi dan tata kerja
PPDDP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi,
dan wilayah kerja PPDDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1096),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012
tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1096), dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA