Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang
   Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat,
   menteri/pimpinan
   lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan
   kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan
   Akuntansi Pemerintah Pusat;
2. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor
   256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   Transaksi Khusus, transaksi pengelola penerimaan negara bukan pajak
   minyak bumi dan gas bumi diatur secara terpisah dalam Peraturan Menteri
   Keuangan tersendiri;
3. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan
   akuntansi
   penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas
   bumi agar sejalan dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, perlu
   diatur petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari
   kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang
   Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2013 Nomor 1623);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang
   Sistem
   Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
   PNBP
   adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan
   perpajakan.
2. PNBP Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
   yang
   selanjutnya disebut dengan PNBP Migas adalah PNBP yang dikelola oleh
   Bendahara Umum Negara yang meliputi PNBP dari sumber daya alam minyak
   dan gas bumi dan PNBP dari minyak dan gas bumi lainnya.
3. PNBP Dari Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi
   yang
   selanjutnya disebut PNBP SDA Migas adalah PNBP yang dihasilkan dari
   penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak
   dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas
   kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan
   peraturan perundang-undangan.
4. PNBP Dari Minyak Dan Gas Bumi Lainnya yang selanjutnya
   disebut
   PNBP Migas Lainnya adalah PNBP yang dihasilkan dari penerimaan bagian
   negara yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
   dan/atau sesuai dengan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi selain
   dari hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi.
5. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat DMO
   adalah
   kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi
   untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
   SAP
   adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
   menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah
   prinsip-prinsip,
   dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
   spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
   Pemerintah Pusat.
8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
   anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
   menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
   pemerintah atas
   pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,
   Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
   Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian
    Karya
    Production Sharing Nomor: 600.000411980 pada Bank Indonesia, yang
    selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam
    valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran
    terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening
    KUN
    adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
    penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank
    Sentral.
12. Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan/atau Gas Bumi yang
    selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha
    tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada
    suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
    Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Satuan Kerja PNBP Migas yang
    selanjutnya disebut dengan Satker PNBP Migas
    merupakan
    satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan
    fungsinya meliputi pengelolaan PNBP Migas sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Entitas Akuntansi
    dalam pelaporan keuangan terkait PNBP Migas.
14. Instansi Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    yang
    selanjutnya disebut dengan Instansi Pelaksana adalah instansi yang
    dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan untuk
    menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di
    Indonesia.
15. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang
    selanjutnya disebut dengan DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang
    berasal dari PNBP SDA Migas.

Petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
digunakan oleh:

1. Satker PNBP Migas selaku Entitas Akuntansi sebagai pedoman
   dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Migas;
2. Instansi Pelaksana sebagai pedoman dalam menyediakan
   dokumen
   pendukung pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan dari kegiatan
   usaha hulu minyak dan gas bumi;
3. Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam
   konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
4. Satker PNBP Migas dan Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai
   pedoman
   dalam pelaksanaan pemindahbukuan PNBP Migas dari Rekening Minyak dan
   Gas Bumi ke Rekening KUN;dan
5. Satker PNBP Migas dan instansi yang melaksanakan kebijakan
   transfer dana bagi hasil ke daerah sebagai pedoman dalam penghitungan
   PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penyediaan data untuk
   penghitungan alokasi DBH SDA Migas ke Daerah.

Ketentuan lebih
lanjut yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal
Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA