Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman serta dalam
upaya melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah umum bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai Program Nasional Pembangunan
Sejuta Rumah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing, dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan
pembangunan dan perolehan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA :

Menetapkan tata cara dan petunjuk teknis pemberian pengurangan dan/atau
keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan secara berkala kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT :

Bupati/Walikota melaporkan secara berkala kepada Gubernur selaku Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah dan Gubernur melaporkan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri.

KELIMA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.