Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak
   Pajak
   Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12
   Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994;
2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang
   Nomor 12
   Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
   diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, terhadap ketentuan yang tidak
   diatur dalam Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
   Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun
   1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang
   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009;
3. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan kepastian
   hukum
   bagi Wajib Pajak terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
   Bangunan, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat
   Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
   Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3569) ;
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
   disebut
   Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang
   Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
   adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
3. Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah
   subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
   disingkat
   SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
   memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP
   PBB
   adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih
   pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.
6. Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB
   adalah
   surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan
   Pasal 12 Undang-Undang PBB.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP PBB dalam hal terdapat PBB
terutang dalam SPPT atau SKP PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran.

STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diterbitkan dengan
ketentuan:

Berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan SPPT atau SKP PBB, Surat
Keputusan Pengurangan PBB, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan PBB
Yang Tidak Benar, Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi PBB, Surat Keputusan Keberatan PBB, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali diketahui terdapat PBB yang masih harus
dibayar, STP PBB diterbitkan dengan ketentuan:

STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
setelah saat berakhirnya tahun pajak.

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan STP PBB yang tidak dibayar pada
waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. ketentuan mengenai penerbitan kembali SPPT atau SKP PBB
   berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14
   ayat (6); dan
2. ketentuan mengenai tidak dapat diajukannya keberatan
   terhadap
   SPPT atau SKP PBB yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
   Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7),

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014
tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA