Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan
   Gubernur Nomor 134 Tahun 2015, telah diatur mengenai
   pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak
   Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelum dikelola
   oleh Pemerintah Daerah;
2. bahwa masa berlaku Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
   dalam huruf a, telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2016;
3. bahwa dikarenakan hingga saat ini masih banyak piutang
   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelum
   dikelola oleh Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan kebijakan pemberian
   keringanan pajak berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur
   dalam Pasal 43 Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
   tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi
   Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Tahun
   Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
   Republik Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
   yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
   oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 213/PMK.07/2010
   dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi
   dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peratuan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan
   Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
   Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi
    dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
11. Peraturan
    Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi
    dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan
   Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
   selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
   yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
   badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang
   digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang
   dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
   kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
   pertambangan.
8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih
   harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
9. Keringanan PBB-P2 adalah keringanan yang diberikan terhadap
   PBB-P2 terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan Pemerintah Daerah.
10. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi
    administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai
    akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak
    atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam
    memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku selama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemberian keringanan pokok dan
penghapusan sanksi administrasi melalui pejabat yang ditunjuk yaitu :

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak
   Daerah; dan
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah
diberikan, keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada bank atau tempat
pembayaran yang telah ditunjuk.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 6 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH