Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan
   dalam melakukan pembayaran pajak, perlu memperluas penyedia layanan
   pembuatan Kode Billing;
2. bahwa berdasarkan Surat Vice President Payment and Banking
   Group PT Telekomunikasi Selular Nomor 001/MK.01/TM-01/I/2015 tanggal 5
   Januari 2015, PT Telekomunikasi Selular mengajukan permohonan menjadi
   channel pembuatan Kode Billing;
3. bahwa PT Telekomunikasi Selular dinyatakan lolos pengujian
   teknis terkait teknologi informasi berdasarkan Berita Acara Nomor
   040/MK.01/TM-31/III/2015 tanggal 3 Maret 2015;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Penunjukan PT Telekomunikasi Selular sebagai Penyedia Layanan
   Pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

Mengingat :     

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014
tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

 
Menetapkan :     

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PT TELEKOMUNIKASI
SELULAR SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING DALAM SISTEM
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK.
      
     

PERTAMA :     

Menunjuk perusahaan penyedia jasa aplikasi di bawah ini:

      
     
sebagai penyedia layanan pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran
Pajak Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014
tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

KEDUA :     

Dalam hal PT Telekomunikasi Selular bermaksud menghentikan layanan
pembuatan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT
Telekomunikasi Selular wajib memberitahukan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum saat penghentian
layanan.

KETIGA :     

Direktur Jenderal berhak untuk sewaktu-waktu melakukan audit sistem
informasi terhadap layanan pembuatan Kode Billing PT Telekomunikasi
Selular.

KEEMPAT :     

Direktur Jenderal berhak untuk mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud
pada Diktum PERTAMA apabila PT Telekomunikasi Selular:

1. berdasarkan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud
   dalam Diktum KETIGA dinyatakan tidak layak sebagai penyedia layanan
   pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
2. bermaksud menghentikan layanan pembuatan Kode Billing
   sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
3. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan
   keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
4. diketahui melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian
   moril dan/atau materiil bagi Wajib Pajak pengguna layanan dan/atau
   Negara.

KELIMA :     

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
      
     
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
4. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
5. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
8. Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data
   dan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
   Pajak

        
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI