Menimbang :

1. bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan
   varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan negara
   bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73
   Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
   Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana
   penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan oleh instansi
   pemerintah antara lain untuk kegiatan penelitian
   dan pengembangan teknologi di bidang pertanian;
3. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi
   imbalan kepada pemulia tanaman yang berasal dari penerimaan
   negara bukan pajak royalti hak perlindungan varietas tanaman,
   perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pemberian imbalan
   kepada pemulia tanaman yang menghasilkan penerimaan negara
   bukan pajak royalti atas hak perlindungan varietas tanaman;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
   Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal
   Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia
   Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan
   Negara Bukan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
   Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 241);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
   Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan
   Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
   Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara
   Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari
   Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
   Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG
BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA
TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat
   PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang
   dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan
   oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas
   tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan
   pemuliaan tanaman.
2. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
   pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri
   varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau
   badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan
   pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu
   varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru
   dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
4. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia, adalah
   orang yang melaksanakan Pemuliaan Tanaman.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak PVT
   kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh
   atau sebagian Hak PVT.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak PVT yang
   selanjutnya disebut PNBP Royalti Hak PVT adalah penerimaan
   negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi
   Hak PVT.
7. Imbalan atas PNBP Royalti Hak PVT yang selanjutnya disebut
   sebagai Imbalan PVT adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk
   uang yang diberikan kepada Pemulia yang menghasilkan PNBP Royalti
   Hak PVT.

Imbalan PVT diberikan kepada Pemulia dari sebuah Pemuliaan Tanaman yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah menimbulkan Hak PVT yang diatasnamakan milik negara;
2. telah dilisensikan;
3. telah menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT; dan
4. hasil PNBP Royalti Hak PVT telah disetor ke Kas Negara.

Pemulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pemulia yang
namanya tercantum dalam sertifikat Hak PVT dan merupakan aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Imbalan PVT dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan
Imbalan PVT dengan tarif Imbalan PVT tertentu.

Tarif Imbalan PVT tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung
berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus
   juta rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu
   sebesar 40% (empat puluh persen);
2. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta
   rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),
   Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 30% (tiga puluh
   persen);
3. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus
   juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar
   rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 20% (dua
   puluh persen); dan
4. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar
   rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 10%
   (sepuluh persen).

Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan PVT tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jumlah Imbalan PVT yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian
negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan PVT mengikuti
ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Ketentuan pemberian Imbalan PVT dalam Peraturan Meriteri ini tidak
berlaku bagi Pemulia swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan
instansi pemerintah yang menghasilkan Pemuliaan Tanaman atas nama milik
negara.

Ketentuan pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia dalam Peraturan Menteri
ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan PVT
kepada Pemulia pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan
mengenai penyetoran hasil PNBP Royalti Hak PVT oleh instansi pemerintah
ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 4.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA