Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa jalan tol, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol;

Mengingat

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
   Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
   Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
   dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009
   tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang
   Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010
   tentang
   Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014.

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA JALAN TOL.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
   penyerahan
   Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai
   pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengusaha Jalan Tol adalah badan usaha di bidang jalan tol
   sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
   tentang jalan tol.
3. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
   Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
   penyerahan Jasa Kena Pajak.
4. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual,
   penggantian,
   nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar
   untuk menghitung pajak yang terutang.
5. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
   seharusnya
   sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena
   Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang
   Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan
   Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena
   Pajak.
6. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan
   suatu
   perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang,
   fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
   yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan
   dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
7. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem
   jaringan
   jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar
   tol.
8. Jasa Jalan Tol adalah kegiatan pelayanan yang
   diselenggarakan
   oleh Pengusaha Jalan Tol yang menyebabkan tersedianya fasilitas jalan
   tol untuk dipakai oleh pengguna jalan tol.
9. Tanda Pembayaran atau Karcis Tol yang selanjutnya disebut
   Karcis
   Tol adalah bukti pungutan atau pembayaran tol yang diterbitkan oleh
   Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Jalan Tol.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
yang digunakan untuk kegiatan penyerahan Jasa Jalan Tol merupakan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1
April 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO