Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak
   Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994;
2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, terhadap ketentuan yang tidak diatur
   dalam Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009;
3. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan kepastian
   hukum bagi Wajib Pajak terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak
   Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi
   dan Bangunan, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan
   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan
   Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
   dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
   Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
   Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
   dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

 
Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
      
     

      
     
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
   disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
   adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
3. Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah
   bumi dan/atau bangunan.
4. Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah
   subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
   SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
   Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.
6. Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP
   PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau
   selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang
   terutang.
7. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB yang selanjutnya
   disingkat SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah
   kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari,
   menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
   dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
   pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau
   untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
   perundang-undangan PBB.
9. Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian
   pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh
   dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan
   Wajib Pajak.
10. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk
    menilai tingkat ketidakpatuhan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang
    mengindikasikan potensi penerimaan PBB.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKKP PBB dalam hal berdasarkan
hasil Penelitian PBB terhadap kebenaran pembayaran PBB terdapat
kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. bentuk dan isi nota penghitungan; dan
2. bentuk dan isi SKP PBB dan SKKP PBB,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap penerbitan SKP PBB
dan SKKP PBB yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal  30 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY