Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai
Pajak Pertambahan Nilai;
        
Mengingat :

Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5271);
 

 
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA JASA PENDIDIKAN YANG TIDAK
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
 

 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
   mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
   secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
   spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
   mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
   dan negara.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
   dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
   dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar
   pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
   berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
   lingkungan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
   komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada
   jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
   berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Rincian jasa Penyelenggaraan Pendidikan, baik Pendidikan Formal,
Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi jasa Penyelenggaraan Pendidikan anak
   usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi jasa Penyelenggaraan
   Pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
   kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
   pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.
3. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi jasa penyelenggaraan
   pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk
   kegiatan belajar secara mandiri.

Tidak termasuk jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut:

1. jasa penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal,
   pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal, yang tidak termasuk
   dalam rincian jasa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 4;
2. jasa penyelenggaraan pendidikan formal atau jasa
   penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diserahkan satuan pendidikan
   yang tidak mendapatkan izin pendidikan dari instansi Pemerintah Pusat
   atau Pemerintah Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   5; atau
3. jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak
   terpisahkan dengan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY