Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan masih terdapat Wajib Pajak yang
   melakukan
   kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi yang belum
   terdaftar
   pada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012
   tentang
   Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak
   pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
   Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
   Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah
   diubah
   dengan PER-13/PJ/2014
   dan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor KEP-102/PJ/2012
   tanggal 28 Maret 2012 tentang
   Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada
   Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Kantor
   Pelayanan
   Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan
   Gas Bumi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak
   tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor KEP-102/PJ/2012
   tentang Tempat Pendaftaran dan
   Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
   Wajib
   Pajak Besar Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat,
   dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal
   Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 29/PMK.01/2012;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012
   tentang
   Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak
   pada
   Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan
   Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah diubah dengan
   PER-13/PJ/2014;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-102/PJ/2012
   tentang
   Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada
   Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Kantor Pelayanan
   Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan Kantor Pelayanan Pajak
   Minyak
   dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
   Direktur
   Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ.08/2012;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-102/PJ/2012
TENTANG TEMPAT
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI.

Ketentuan dalam Lampiran KEP-102/PJ/2012
tentang Tempat Pendaftaran dan
Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan
Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ.08/2012
ditambah
dengan daftar nama Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Tenaga Pengkaji;
6. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2014
a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR POTENSI,
KEPATUHAN DAN PENERIMAAN,

ttd.

DASTO LEDYANTO