Menimbang :
 

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur barang yang akan diekspor
   wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan
   pabean ekspor;
2. bahwa dalam rangka penerapan penggunaan Term of Delivery
   Cost, Insurance, And Freight (CIF) untuk pelaksanaan ekspor, eksportir
   wajib mengisi nilai transaksi ekspor dalam bentuk Cost, Insurance, And
   Freight (CIF) pada pemberitahuan ekspor barang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
   huruf a, huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11A
   ayat (7) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam
   Bentuk Cost, Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor
   Barang;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613)
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
   tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011;

Menetapkan :
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI
EKSPOR DALAM BENTUK COST, INSURANCE, AND FREIGHT (CIF) PADA
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG.
      
     
     
     
     
     
     
     

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah
   Pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan yang
   melakukan Ekspor.
4. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat
   dengan PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk
   memberitahukan ekspor barang.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai
   dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

        
 
Eksportir harus memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor
Pabean dengan menggunakan PEB.

      
     
Eksportir harus mengisi PEB dengan lengkap dan benar, dan bertanggung
jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam PEB termasuk
pengisian nilai transaksi ekspor.
      
     
     
     
     
     
     
     

   
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN