• Call for any information : 021-29402885

Follow Us :

TAX REGULATIONS

Surat Edaran Dirjen Pajak
No. SE - 41/PJ/2013

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA

27 Agustus 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE – 41/PJ/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
(P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

  1. Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia (P3B Indonesia-Kroasia).
  2. P3B Indonesia-Kroasia telah ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2002 di Jakarta.
  3. P3B Indonesia-Kroasia telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income).
  4. Pemerintah Republik Kroasia telah menyampaikan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Nota Diplomatik nomor 004/10 tanggal 11 Januari 2010 bahwa prosedur internal Pemerintah Kroasia untuk pengesahan P3B dimaksud telah selesai. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Nota Diplomatik nomor D/00658/03/2012/60 tanggal 16 Maret 2012 yang memberitahukan bahwa prosedur internal Pemerintah Indonesia untuk pengesahan P3B dimaksud telah selesai.
B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan P3B Indonesia-Kroasia.
C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memberi petunjuk teknis terkait pengesahan P3B Indonesia-Kroasia, saat mulai berlakunya P3B, dan syarat administratif pemanfaatan P3B dimaksud.
D. Dasar

  1. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  2. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income).
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010.
E. Petunjuk Teknis

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) P3B Indonesia-Kroasia, maka ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut berlaku secara efektif:

  1. sehubungan dengan penghasilan yang dipotong/dipungut pajaknya di negara sumber atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013; dan
  2. sehubungan dengan pajak atas penghasilan lainnya, sejak tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013.
2. Hal pokok yang diatur dalam P3B Indonesia-Kroasia antara lain adalah hak pemajakan oleh negara yang menjadi sumber penghasilan dengan batasan tarif tertentu, sebagai berikut:

  1. tarif untuk dividen yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen;
  2. tarif untuk bunga yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;
  3. tarif untuk royalti yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti;
  4. tarif untuk branch profit tax adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba Bentuk Usaha Tetap setelah dikurangi pajak penghasilan.
3. Apabila penduduk (Wajib Pajak dalam negeri) Republik Kroasia selaku penerima penghasilan berupa dividen, bunga, atau royalti bukan penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner), maka atas penghasilan dimaksud dipotong pajak penghasilan dengan tarif 20%.
4. Tarif branch profit tax sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tidak berlaku untuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) mengenai sektor minyak dan gas yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan Pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas milik negara atau badan-badan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk dari Kroasia.
5. Penduduk yang dapat memanfaatkan P3B Indonesia-Kroasia adalah penduduk dari Republik Indonesia atau Republik Kroasia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
                        
 

                      

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2013
DIREKTUR JENDERAL,
                        
ttd
                        
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
error: Content is protected