Menimbang :    

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam
   pelaksanaan
   pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan
   Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Wajib Pajak sebagai
   Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
   Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a
   dan untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang
   Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 tentang Penetapan Peraturan
   Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
   Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   menjadi
   Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib
   Pajak sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang-Undang
   Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha di
   Bidang Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan;

      
     
   
       
     
Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   167/PMK.01/2012;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012
   tentang
   Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan
   KEP-321/PJ/2012;

Menetapkan :   

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU
TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAI
PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN
PERUBAHANNYA YANG MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PENGALIHAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.
      
     
   
       
     
     
     

Tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha untuk melaksanakan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah
dan/atau bangunan, ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.
      
     
   
       
     
     
     

Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang
diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-28/PJ/2012,
tidak berlaku bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).
      
     

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, ketentuan
lain yang mengatur mengenai tempat pendaftaran dan/atau pelaporan usaha
bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah
dan/atau bangunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
      
     

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
      
     
   
       
     
     
     
      
     
   
       
     
     
     
      
     
   
       
     
     
     

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
      
     
   
       
     
     
     
ttd
      
     
   
       
     
     
     
A. FUAD RAHMANY