Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
   2011 tentang Akuntan Publik, biaya dikenakan untuk memperoleh izin
   Akuntan Publik, perpanjangan izin Akuntan Publik, izin usaha Kantor
   Akuntan Publik, izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik,
   persetujuan pencantuman nama Kantor Akuntan Publik Asing atau
   Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik, dan
   persetujuan pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi
   Audit Asing;
2. bahwa berdasarkan Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas
   Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
   Keuangan, telah ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
   Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan perizinan, persetujuan, dan
   sanksi administrasi di bidang pembinaan akuntan dan jasa penilai;
3. bahwa untuk memberikan landasan hukum mengenai pembayaran
   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Akuntan Publik, Kantor
   Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik
   Asing, dan Organisasi Audit Asing, diperlukan pengaturan dalam suatu
   Peraturan Menteri Keuangan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
   atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, Dan Denda Administratif yang
   berasal dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor
   Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, dan Organisasi Audit Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan
   Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
   Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas
   Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
   Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
   dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
   Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;

      
     
     
Menetapkan  :     

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PERIZINAN, BIAYA PERSETUJUAN, DAN DENDA
ADMINISTRATIF YANG BERASAL DARI AKUNTAN PUBLIK, KANTOR AKUNTAN PUBLIK,
CABANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING, DAN
ORGANISASI AUDIT ASING.
      
     

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
   PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
   penerimaan perpajakan.
2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin
   untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
   Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah
   badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
   perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
   Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Akuntan Publik Asing yang selanjutnya disingkat KAPA
   adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA
   berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang
   jasa audit atas informasi keuangan historis.
5. Organisasi Audit Asing yang selanjutnya disingkat OAA
   adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan
   perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri
   dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha
   sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan
   historis.
6. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan penerimaan negara
   dalam rangka biaya perizinan, biaya persetujuan dan denda administratif
   oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi atau
   Bendahara Penerimaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Akuntan
   Publik/KAP.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
   ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
   menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran
   negara.
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan
   untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan
   perundang-undangan.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara
   Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran
   penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor meliputi
   penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
10. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Bendahara
    Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran PNBP.
11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah PNBP
    yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu
    menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
    pemerintahan di bidang keuangan.
13. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya
    disingkat PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang tugas dan
    fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik
    dan Kantor Akuntan Publik.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 
AMIR SYAMSUDIN