Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009, Menteri Keuangan diberikan kewenangan
   untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak;
2. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai saat
   pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan
   karakteristik tertentu, perlu mengatur saat lain sebagai saat pembuatan
   Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik
   tertentu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan
   Barang Kena Pajak dengan Karakteristik Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);

Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK
TERTENTU.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau
   Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan
   penyerahan Barang Kena Pajak.
4. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
   Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai
   sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
5. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
   yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
   Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
   menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan potongan harga yang
   dicantumkan dalam Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
   Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
   penyerahan Jasa Kena Pajak.

Ketentuan mengenai pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 untuk Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku dalam hal perjanjian jual
beli atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu
tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa hak atas Barang Kena Pajak berpindah ke
   pihak pembeli setelah dikirimkan dari tempat penjual; dan
2. terdapat klausul tentang perubahan nilai tagihan akibat
   perubahan harga jual, perubahan kualitas dan/atau perubahan kuantitas
   Barang Kena Pajak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian faktur
   komersial (commercial invoice).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN