KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 218/PMK.07/2012
TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang
Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2013.
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) Tahun
Anggaran 2013 didasarkan atas perkiraan penerimaan PPh sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
| (1) | Penerimaan Negara dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen). |
| (2) | DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
|
| (3) | DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut;
|
| (1) | Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2013 merupakan perkiraan. |
| (2) | Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2013 didasarkan atas rencana penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. |
| (3) | Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp 22.106.939.904.266,00 (dua puluh dua triliun seratus enam
miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat
ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- DBH PPh WPOPDN sebesar Rp1.368.668.575.477,00 (satu triliun
tiga
ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan
juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh
tujuh rupiah); dan - DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp 20.738.271.328.789,00 (dua
puluh
triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh
puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan
puluh sembilan rupiah).
| (1) | Alokasi sementara DBH PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penyaluran. |
| (2) | Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1306